PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Partisipasi Masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan Peraturan Daerah, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mengambil dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 dan yang selanjutnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam Pasal 96 nya secara jelas mengatur mengenai Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Padang merupakan peraturan yang mengatur permasalahan umum yaitu tentang sampah, hal ini menimbulkan konsekuensi logis terhadap masyarakat, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana bentuk dan peran partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah tersebut. Adapun permasalahan yang akan dikemukakan pada skripsi ini, yaitu: Pertama: Bagaimana bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Kedua : Bagaimana pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan meneliti langsung ke lapangan serta mendapatkan arsip-arsip maupun berkas yang berhubungan dengan pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dengan metode pendekatan data primer dan data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan tersebut bahwa Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah hanya sekedar ikut dalam tahap perencanaan saja, dimana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 walaupun tidak secara eksplisit dijelaskan adanya jaminan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undanga