JARINGAN KOMUNIKASI DALAM PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Solok sebagai komunikator pemerintah, mempunyai kewajiban untuk dapat menyediakan dan mempublikasikan seluruh informasi kegiatan, kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informas i Publik. Salah satu wujud tersedianya informasi publik adalah penyajian informasi melalui website resmi pemerintah. Pada website resmi pemerintah daerah kota solok yang dikelola oleh bagian Humas Setdako Solok belum terlihat adanya penyajian informasi publik sesuai dengan amanat UU KIP.Tersedianya informasi pada bagian Humas tak dapat lepas dari komunikasi yang dibangun oleh bagian Humas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya. Karena itu penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis bagaimana jaringan komunikasi bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Solok dengan SKPD lainnya dalam pengelolaan dan penyediaan informasi publik. Jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu menjelaskan makna dari realita yang sedang terjadi, bukan menjelaskan hubungan antara variabel. Penelitian dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2015. Penelitian menggunakan teori jaringan yang dikemukakan oleh Peter R. Monge dan Noshir S. Contractor. Hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi jaringan komunikasi bagian Humas dan SKPD lainnya dilingkup Pemerintah Daerah Kota Solok berlangsung sebatas kegiatan keprotokoleran pimpinan daerah. Pengelolaan informasi dilakukan oleh bagian Humas saat adanya isu atau kasus yang menyangkut kegiatan SKPD terkait. Bagian Humas dan SKPD lainnya memiliki kedekatan antarpersonal dan setiap SKPD memiliki frekuensi yang sama dalam berkomunikasi dengan bagian Humas. Jaringan komunikasi bersifat desentralitas, bagian Humas memiliki kewenangan untuk menjalin komunikasi dengan seluruh anggota organisasi. Antara bagian Humas dan SKPD tidak memiliki pemisah sehingga dapat mempermudah komunikasi di antara keduanya. Disimpulkan bahwa belum berjalannya fungsi jaringan komunikasi bagian Humas dalam menghimpun dan mengolah informasi dari unit organisasi lainnya menjadi penyebab belum tersedianya informasi publik sesuai amanat UU KIP di lingkup Pemerintah Daerah Kota Solok. Kata kunci: Informasi Publik, Hum