PEMBUATAN AKTA KOPERASI MELALUI NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA KOPERASI DI KOTA PADANG

Koperasi adalah salah satu badan usaha yang saat ini begitu berkembang. Dalam hal itu setiap orang yang akan mendirikan koperasi haruslah melalui proses yang ditentukan undang-undang. Seiring dengan itu peran notaris dibutuhkan disini utuk pembuatan akta koperasi karena menurut surat keputusan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang notaris sebagai pembuat akta koperasi pendirian koperasi harus dengan akta yang dibuat oleh notaris. Notaris yang membuat akta koperasi tersebut telah mempunyai dasar hukum dalam melaksanakan wewenangnya Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini membahas tentang proses pembuatan akta koperasi, proses perubahan anggaran dasar koperasi serta hambatan yang dihadapi di dalamnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui semua proses yang terkait dengan pendirian koperasi. Metode penelitian tentang pembuatan akta koperasi ini menggunakan yuridis empiris. Untuk memperoleh dan mengumpulkan data primer dan data sekunder dilakukan dengan melalui penelitian di lapangan dan penelitian perpustakaan. Data primer diperoleh dengan melalui teknik wawancara kepada responden. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul akan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses untuk mendirikan sebuah koperasi sangatlah panjang. Untuk pendirian koperasi di kota padang sendiri prosesnya telah sesuai dengan aturan yang ada. Para pendiri telah mengikuti ketentuan yang berlaku walau proses tersebut Secara garis besar ada dua tahap yang harus dilalui yaitu tahap pendirian dan tahap pengesahan. Sebelum menghadap kepada notaris terlebih dahulu para pendiri koperasi telah mengadakan rapat untuk pembentukan koperasi tersebut. Sehingga yang datang menghadap kepada notaris itu adalah para pendiri yang telah diputuskan dalam rapat. Hasil rapat itulah yang nantinya akan dibawa kepada notaris. Berkaitan dengan akta tentunya tidak akan jauh dari anggaran dasar karena itu adalah bagian dari akta. Perubahan anggaran dasar itu terjadi karena koperasi akan merubah jenis usahanya. Sejalan dengan proses yang terjadi tentu tidak akan lepas dari hambatan yang dihadapi. Hambatan yang sering terjadi biasanya berkenaan dengan masa berlakunya identitas pengenal para pendiri yang telah valid, namun yang paling sering terjadi biasanya tidak cukupnya kehadiran para pendiri ketika berhadapan dengan notaris. Kata kunci : akta, koperasi dan notari