PEMENUHAN SYARAT HAL IKHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA DALAM PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) merupakan instrumen hukum yang dapat digunakan oleh Presiden yang sifatnya subjektif untuk melakukan penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Pemenuhan syarat adanya hal ikhwal kegentingan yang memaksa menjadi sebuah keharusan yang harus dipenuhi oleh presiden sebelum menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dimana ketentuan ini dimuat secara tegas Pasal 22 UUD 1945. Oleh karena sifatnya untuk mengatasi masalah yang genting, penetapan perppu tidak harus terlebih dahulu dimintakan perestujuan DPR, namun Perppu ini harus diajukan kepada DPR pada masa sidang selanjutnya untuk di setujui atau ditolak menjadi sebuah undang-undang. Lahirnya Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota didasari atas penolakan oleh sebagian masyarakat terhadap ketentuan pemilihan kepala daerah melalui lembaga perwakilan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Penolakan tersebut diartikan sebagai suatu keadaan genting yang dijadikan dasar penerbitan perppu oleh Presiden. Dasar kegentingan yang memaksa yang ditafsirkan Presiden tersebut kemudian menjadi pertayaan bagi penulis apakah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah memenuhi syarat hal ikhwal kegentingan yang memaksa sebagaimana yang disyaratkan pasal 22 UUD 1945. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut penulis melakukan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam putusan Mahkalah Konstitusi Nomor 138 Tahun 2009, Mahkamah memberikan 3 idikator untuk menentukan telah terjadinya kegentingan yang memaksa, berdasarkan indikator tersebut penulis menyimpulkan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tidak memenuhi kegentingan yang memaksa. Syarat adanya keadaan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat tidak terpenuhi, karena menurut penulis penolakan oleh sebagian masyarakat belum cukup dijadikan sebagai dasar keadaan mendesak. Selain itu tidak terdapat adanya kekosongan hukum karena telah ada undang-undang yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014. Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tersebut menurut penulis justru lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan politik Presiden dan partai pengusungny