PENGAWASAN USAHA DEPOT AIR MINUM MENURUT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NO.907/MENKES/SK/VII/2002 DIKAITKAN DENGAN STANDAR DAN MUTU KESEHATAN BAGI KONSUMEN DI KOTA PAYAKUMBUH

Sumber daya yang penting bagi manusia adalah air, air memerlukan perhatian yang lebih dalam hal pemanfaatan dan pemeliharaanya. Di Indonesia sendiri, yang merupakan Negara dengan wilayah perairan yang cukup luas kadang masih kurang perhatian dalam hal pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya air bagi kehidupan. Banyak di antara kasus yang terjadi adalah pemanfaatan yang pemeliharaan sumber daya air tersebut menyalahi standar rasional penggunaan dan merugikan banyak pihak. Salah satu kasus penting yang sekarang ini terjadi dan perlu mendapat perhatian lebih adalah mengenai penyediaan air minum bagi masyarakat yang merupakan sumber penting bagi tata kehidupan. Pengaturanya dapat didistribusikan ke masyarakat ada di dalam Keputusan Menteri Kesehatan No.907/MENKES/SK/VII/2002 tentang pengawasan kualitas air minum pengawasan dapat di lakukan dengan pengawasan intern, adalah pengawasan yang di lakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan itu sendiri. Setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masingmasing. Pengawasan ekstern, adalah pengawasan yang di lakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri.Penulis membuat karya ilmiah bertujuan menjawab permasalahanpermasalahan yang timbul dari keadaan di atas,permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana bentuk pengawasan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh terhadap kualitas air minum usaha Depot Air Minum Isi Ulang 2) bagaimana kendala-kendala yang timbul dan penyelesainya dalam suatu pengawasan terhadap kualitas air minum usaha Depot Air Minum Isi Ulang oleh Dinas Kesehatan Kota payakumbuh. Metode yang di pergunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan di lanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Hasil penelitian bahwa penegakan hukum dan penataan yang efektif dan efisien dapat di lakukan dengan penegakan hukum perdata yang merupakan upaya penegakan hukum dengan tujuan penegakanya terfokuskan pada upaya permintaan ganti kerugian oleh korban kepada pencemar dan atau perusak lingkungan hidup. Dan apabila benar terjadi kelalaian mengandung unsur-unsur yang melanggar ketentuan Undang-Undang maka dapat di tindak lanjuti dengan upaya-upaya penyelesaianya. Upaya penyelesaian sengketa yang di lakukan oleh pihak Depot Air Minum dan konsumenya di lakukan secara damai dengan menggunakan prinsip musyawarah dan mufakat,sampai dengan pembayaran denda dan pencabutan izin tempat usaha oleh Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh