Penyelesaian sengketa konsumen perumahan dalam perkara nomor 06/P3K/I/2012 Pada Badan Penyelesaian sengketa konsumen (BPSK)Kota Padang

Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Kebutuhan masyarakat terhadap perumahan mengalami peningkatan, termasuk kendala-kendala yang semakin banyak bermunculan. Salah satunya mengenai hak-hak konsumen yang sering dirugikan oleh pelaku usaha pengembang perumahan. Posisi pelaku usaha yang menawarkan, menjual dan mempromosikan produknya menjadikan dirinya lebih kuat dibanding konsumen. Hal tersebut dapat terjadi karena keterbatasan pengetahuan, promosi produk yang membingungkan dan kemampuan pendidikan konsumen untuk mencerna kalimat-kalimat reklame. Dikeluarkannya kebijakan berupa UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, guna mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha, sehingga tercipta perekonomian yang sehat, termasuk mengenai perumahan. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu pertama, Faktor-Faktor yang Menyebabkan Timbulnya Sengketa Perumahan Dalam Perkara No. 06/P3K/I/2012 pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang . Kedua, Pertimbangan Hukum Dari Putusan Yang Ditetapkan Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Pada Perkara Nomor 06/P3K/I/2012. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pokok pembahasan yang menekankan pada aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen , dikaitkan dengan prakteknya di lapangan/masyarakat. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang dengan merujuk hanya pada sengketa perumahan tahun 2012. Adapun hasil penelitian penulis bahwa faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa konsumen perumahan pada BPSK Kota Padang adalah iklan yang menyesatkan, tidak jujurnya pelaku usaha terhadap kondisi perumahan yang sebenarnya, tidak diberikannya hak konsumen, dan tidak adanya itikad baik dari pelaku usaha. Dan pertimbangan hukum dari putusan yang dikeluarkan oleh BPSK adalah majelis yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini melihat tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan perkara secara konsiliasai ataupun mediasi. Pelaku usaha telah melanggar Pasal (4) huruf a, b, c, d, g, dan h UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha telah melanggar hak konsumen atas kenyamanan, hak atas informasi yang jelas mengenai barang/jasa, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak untuk diperlakukan secara benar dan hak untuk mendapatkan ganti rugi jika tidak sesuai dengan perjanjian sebagaimana mestinya