PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PENGURUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KPPT) KABUPATEN TANAH DATAR

Pelayanan Publik merupakan suatu bentuk pelayanan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012. Dalam pengurusan Izin Mendrikan Bangunan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kab. Tanah Datar peran pelayanan publik sangat jelas dibutuhkan oleh masyarakat karena masih ada kecendrungan masyarakat diposisikan sebagai pihak yang melayani bukan yang dilayani. Dalam hal pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kab. Tanah Datar masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan dan keluhan dalam memberikan pelayanan. Timbulnya keluhan-keluhan dari masyarakat diakibatkan karena adanya masalah intern dari KPPT tersebut seperti kurangnya staf pegawai yang memberikan pelayanan, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, waktu yang lama dan masalah eksternal yaitu masalah yang datang dari masyarakat itu sendiri. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis (Sosialogical Research) yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik dalam pengurusan IMB di KPPT Kab.Tanah Datar belum sesuai dengan SOP dan Asasasas pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik seperti dalam hal persamaan perlakuan / tidak diskriminatif, keprofesionalan, ketepatan waktu, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kecepatan kemudahan dan keterjangkauan. Sedangkan masalah yang dihadapi oleh KPPT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah masih kurang staf dan kualitas SDM untuk memberikan pelayanan, kurangnya sarana dan prasana, belum terwujudnya pelayanan satu pintu dan adanya masyarakat yang belum terlayani dengan baik. Kendala yang dihadapi dalam memberikan pelayanan publik dalam pengurusan IMB disebabkan oleh staf dari KPPT tersebut seperti kurangnya staf pegawai, kurangnya sarana dan prasana pendukung pelayanan dan lamanya terbitnya izin melebihi waktu yang ditetapkan dalam SOP dan masih ada masyrakat yang belum terlayani dengan baik,sedangkan dari segi atauran hukumnya disebabkan karena masih kurangnya SOP pelayanan perizinan selain IMB dan belum ada payung hukum yang mengatur izin tersebut dan KPPT tersebut belum melayani pelayanan izin satu pintu. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan penambahan staf pegawai sehingga dapat mempercepat proses keluarnya izin sesuai dengan SOP, membuat SOP dan payung hukum yang jelas tentang izin selain dari IMB, menambah sarana dan prasana pendukung pelayanan