KONSTITUSIONALITAS KETETAPAN MPRS NOMOR XXV/MPRS/1966 TENTANG PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA, PERNYATAAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DI SELURUH WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAGI PARTAI KOMUNIS INDONESIA DAN LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK MENYEBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN FAHAM ATAU AJARAN KOMUNIS/MARXISME-LENINISME

Menempatkan hukum pada posisi yang supreme merupakan suatu keharusan bagi negara hukum. Tak terkecuali Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 secara eksplisit telah mengatur hal ini. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Perihal supremasi hukum, Jimly Asshiddiqie menyatakan: Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (supremacy of law), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum tertinggi. Pengakuan normatif asas supremasi hukum tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang ‘supreme’. Bahkan dalam republik yang menganut presidensial yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk disebut sebagai ‘kepala negara’.