PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI BIDANG PERUMAHAN PADA BPSK KOTA PADANG

Pada penyelesaian sengketa konsumen di bidang pemmatran, para pihak yang berperkara sedapd mungkin mengakhiri sengketa dengan jalur perdamaian, karena bagaimanaptn juga penyelesaian sengketa dengan jalur perdamaia akan mendatangkan keuntungan bagi kedr:a belah pihak. Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diharapkar rnampu memberikan solusi perlindungan konsumen terhadap setiap sengketa komumen serta dapat malaksanakan kewenangamya dalam menerima pengaduan dan menyelesaikan sengketa konsumen baik secara konsiliasi, mediasi mauprm arbihase. Oleh karraa itu penulis tertarik melakukan penelitian berjudul : "Penyelesaiari sengketa korsumen dibidang perumahan pada BPSK Kota Padaqf. Adapun perumusan masalah dalam pembahasan ini adalah, Bagaimanakah proses po,yelesaian sengketa konsumen di bidang perurdan pada BPSK Kota Padang, apakah permasalahan yang dihadapi oleh BPSK Kota Padang dalam penyelesaian sengketa konsumen di bidang perumahan. Dalam penulisan Tesis ini penulis mqrggunakan metode penelitian hukurn yuridis sosiologis yaitu pendek*r melalui penelitianpenelitian hukum dengan melihat peiaturan-perahran hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan teoyataan yang terjadi dalam praktek. Pendekatar ini dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan untuk memperoleh dara prim dan di samping itrr juga dilakukan penelitian kepustakaan-untuk mendapatkan data skunder. Kemudian kesimpulan dari pene&ian ini adalatr, Pada penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Padang para pihak yang berselisih diberikan 3 (tiga) pilihanpenyelesaian sengketa yaitu konsiliasi, mediasi dan arbitase. Penyelesaian yang dilalorkan tidak berjenjang dan putusan dari BPSK Kda Padang bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada istilah banding di BPSK Kota Padang. Kendala yang dihadapi pada proses pelryelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Padang, sering terkendala dalam proses pemanggilan pada pelaku usaha sehingga mqakibatkan terkendala pula terhadap pilihan proses penyelesaiarr sengket4 sebab pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk memilih penyelesaian sengketa, baik di BPSK atau PengadilanNegeri sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa konsumen