Perencanaan dan Pengendalian Penerimaan Retribusi Pasar Kota Padang

Retribusi pasar termasuk dalam retribusi jasa umum karena bersifat bukan pajak dan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, retribusi pasar memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah harus benar-benar menggunakan hasil retribusi pasar ini dengan sebaik-baiknya. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sering mengalami hambatan, menurut Mardiasmo (2011) menjelaskan bahwa rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang sah selama ini disebabkan oleh faktor Sumber Daya Manusia (SDM), disamping itu juga faktor kelembagaan, berupa batasan hukum/regulasi. Sedangkan menurut Ristina (2012), faktor-faktor penyebab terjadinya penurunan jumlah penerimaan retribusi pasar sebagian besar disebabkan karena kesalahan sistem pengelolaan penerimaan retribusi pasar, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan kurangnya jumlah petugas pemungut retribusi, serta kurangnya kesadaran wajib retribusi