PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN KEWENANGAN

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewenanganya diatur dalam undang-undang. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya notaris selalu berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Notaris . Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris merupakan dasar notaris untuk melakukan perbuatan hukum. Perlindungan hukum terhadap notaris sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan wewenang notaris . Hal ini disebabkan agar jangan notaris menjalankan tugas dan wewenangnya dapat terlibat dalam melakukan tindak pidana . Ada 2(dua) macam bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan dalam menjalankan tugasnya yaitu perlindungan hukum dalam tindakan preventif dan perlindungan hukum dalam tindakan represif . Tindakan hukum ini dilakukan untuk melindungi notaris agar dapat menjamin kepastian hukum sesuai dengan ketentuannya. Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya selalu diawasi oleh Majelis Kehormatan Notaris. Dahulunya pegawasan notaris ini dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah , Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat . Penulisan tesis ini difokuskan kepada tugas dan wewenang notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada notaris dan keterkaitan notaris dalam melakukan tindak pidana sesuai dengan jabatannya . Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif . Dari hasil penelitian dibahas bahwa notaris menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang dan Kode Etik Notaris , perlindungan hukum diberikan kepada notaris dapat berupa tindakan preventif dan represif serta notaris dapat terkait dengan tindak pidan