LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Keuangan Daerah memerlukan laporan pertanggungjawaban untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Laporan pertanggungjawan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan tepat saji serta disusun menurut Standar Akuntasi Pemerintahan yang dapat dimengerti dan diterima secara umum. Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (RKPKD) memberikan sebagian kewenangannya kepada kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan meminta kepala SKPD membuat pertanggungjawaban atas kewenagan yang dilaksanakan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah laporan keuangan. SKPD melaksanakan 2 proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan daerah