URGENSI PENERAPAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN SEBAGAI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas di masyarakat. Perkembangannya pun terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Maka dalam penelitian ini dapat diformulasikan beberapa masalah pokok sebagai berikut: “Urgensi penerapan pembalikan beban pembuktian sebagai kebijakan hukum pidana dalam Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi, Pengaturan mengenai pembalikan beban pembuktian sebagai upaya mendukung penanggulangan korupsi, dan Penerapan pembalikan beban pembuktian dalam putusan hakim.” Permasalahan tindak pidana korupsi merupakan suatu permasalahan yang kompleks, kompleksitasnya terlihat dari segi motif, modus operandi, dan cara penanggulangannya. Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai extra ordinary crime yang juga membutuhkan extra ordinary enforcement dan extra ordinary measures. Tidak dapat dipungkiri bahwa bahaya dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi sangatlah merusak tatanan dan kelangsungan hidup bangsa. Penerapan pembalikan beban pembuktian menjadi sangat urgen untuk diterapkan dalam rangka mengungkap kebenaran menyangkut harta-harta terdakwa kasus korupsi yang patut diduga diperoleh dari hasil korupsi yang merugikan keuangan negara. Sudah seharusnya penerapan pembalikan beban pembuktian mendapatkan prioritas utama dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Pengaturan mengenai pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mampu mendukung upaya penanggulangan korupsi di negeri ini, hanya saja masih terdapat kelemahan-kelamahan sehingga diharapkan agar pemerintah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aturan-aturan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi pun seharusnya selalu dikembangkan secara progresif sesuai perkembangan zaman, agar tidak ketinggalan dan kalah dengan modusmodus korupsi yang semakin mutakhir. Oleh karena itu, perlu adanya suatu formula baik dari perspektif teoritis, yuridis, filosofis dan praktik mengenai bagaimana pembalikan beban pembuktian ini dapat diterapkan, baik ditataran kebijakan legislasi maupun aplikasi. Pembalikan beban pembuktian keseimbangan kemungkinan (Balanced Probability of Principles), dapat dijadikan sebagai muatan utama dalam konsep perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Pembalikan beban pembuktian memang sudah diterapkan dalam putusan-putuan hakim yang mengadili perkara-perkara korupsi, namun masih juga terdapat kelemahan-kelemahan dalam penerapannya, sehingga perlu diciptakan keseragaman pemahaman antara para ahli hukum dan penegak hukum itu sendiri seperti: jaksa, hakim, dan penasihat hukum dalam melakukan penerapan pembalikan beban pembuktian tersebut