PENAGIHAN PIUTANG NEGARA PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL MELALUI BANTUAN JAKSA UNTUK PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA DI SUMATERA BARAT

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan merupakan badan hukum publik menurut UU Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Piutang Negara pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terjadi disebabkan penunggakan, kemacetan, atau kekurangan pembayaran iuran. Kejaksaan yang memiliki tugas dan fungsi keperdataan dan tata usaha negara dapat mewakili institusi negara atau pemerintah dalam hal ini BPJS. Di dalam Tesis ini ada tiga permasalahan yaitu pertama proses timbulnya piutang negara pada BPJS Sumatera Barat, kedua proses penagihan piutang negara pada BPJS Sumatera Barat dan yang ketiga adalah hambatan yang dialami oleh Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan Penagihan piutang negara pada BPJS. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis secara yuridis kedudukan hukum Jaksa Pengacara Negara dalam penagihan piutang negara pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, penulis mempergunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan menekankan pada aspek hukum yang berkenaan dengan permasalahan yang penulis teliti. Jaksa Pengacara Negara dapat bertindak mewakili instansi/ lembaga pemerintah tanpa harus didahului dengan adanya Memory of Undestanding (MoU) melainkan hanya dengan Surat Kuasa Khusus (SKK). Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sepanjang 2014-2015 yang mempergunakan jasa jaksa pengacara negara dalam bidang perdata dan tata usaha negara di dominasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kata kunci: Piutang Negara, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaksa Pengacara Negara, Pemulihan Keuangan Negara