ANALISIS FAKTORFAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHIPENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PADANG PANJANG

Latar Belakang Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur besarnya kemampuan daerah dalam menjalankan Otonomi Daerah (OTODA) yang saat ini dilaksanakan. Otonomi daerah ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang no 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dimana masing masing daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan daerahnya. Kemudian Undang Undang tersebut direvisi menjadi Undang Undang no 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang disempurnakan kembali menjadi Undang Undang No 12 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang- Undang Republik Indonesia Tahun 1945, dimana pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan pemberdayaan dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing dengan melihat prinsip demokrasi, pemerataan, keadlian, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. PAD sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan karena dana ini adalah milik pemerintah daerah sendiri sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh untuk mengelola dana tersebut. Dilain pihak pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap pengelolaan keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah, karena dana itu berasal dari masyarakat daerah setempat yang berhak untuk mendapatkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya (Indra, 2012). Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan program yang memerlukan keterlibatan segenap unsur lapisan masyarakat. Peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan. Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur yang penting. Pembelanjaan-pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, maka aliran penerimaan pemerintah melalui PAD juga meningkat (Indra, 2012). Salah satu kota yang menjalankan otonomi daerah ini adalah Kota Padang Panjang. Padang panjang ini merupakan kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Untuk melihat keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah ini maka perlu diketahui besarnya nilai pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh Kota Padang Panjang setiap tahunnya. Pemilihan Kota Padang Panjang ini sebagai daerah penelitian dikarenakan agar memudahkan pengumpulan data, selain itu juga belum peneliti temui penelitian sejenis yang membahas tentang Kota Padang Panjang tersebut. Padang Panjang juga merupakan salah satu kota dengan PAD yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. PAD merupakan sumber pendapatan murni daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli yang sah, dimana semua potensi potensi PAD ini dipengaruhi oleh PDRB. PDRB merupakan cerminan dari kemampuan produksi dan tingkat pendapatan suatu masyarakat. Secara teori PDRB mempunyai hubungan yang erat terhadap PAD. Apabila terjadi kenaikan pendapatan individu maka akan mendorong kenaikan konsumsi dari individu tersebut. Naiknya konsumsi masyarakat menyebabkan bertambahnya pembayaran pajak baik dari pajak bumi dan bangunan, ataupun pajak-pajak lainnya yang termasuk dalam komponen pajak yang ditarik dan dikelola pemerintah daerah sebagai salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga secara signifikan kenaikan PDRB akan menyebabkan terjadinya kenaikan Pendapatan Asli suatu daerah (Sukirno,2007). Pajak daerah merupakan biaya yang dipungut oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku. Sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh Pemerintah daerah kepada masyarakat. Sedangkan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pemda untuk mengembangkan perekonomian daerah tersebut. Dan lain lain pendapatan yang sah adalah penerimaan daerah yang berasal dari luar pajak dan retribusi daerah. Semua pendapatan daerah itu mempunyai peranan penting dalam keuangan daerah yang menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah (Indra, 2012). Besarnya nilai PAD yang dihasilkan tergantung kepada seberapa besar pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, yang dapat dilihat jelas di dalam PDRB, Untuk itu perhatikan tabel dibawah : Tabel 1.1 PAD dan PDRB Tahun 2000 - 2013 Tahun PAD (Juta Rupiah) PDRB (Juta Rupiah) 2000 1.151,64 90.337,72 2001 2.341,84 93.429,08 2002 4.378,54 265.831,81 2003 6.708,00 279.396,67 2004 8.334,18 294.286,34 2005 6.867,33 311.166,40 2006 9.334,53 330.172,93 2007 10.198,41 351.227,59 2008 13.293,56 373.248,75 2009 22.461,09 396.838,98 2010 27.257,00 420.842,59 2011 29.944,15 446.700,28 2012 32.420,60 474.561,42 2013 41.513,58 503.717,90 Sumber : BPS Kota Padang Panjang Dilihat dari Tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Namun pada Tahun 2005 Pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah derah Kota Padang Panjang mengalami penurunan yaitu sebesar 6.867,33 juta rupiah. Selanjutnya PDRB yang dihasilkan oleh Kota padang Panjang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Arief (2011) Mengatakan dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan yang akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya. Sebagai jalan lintas daerah dan memiliki keindahan alam yang masih alami, Kota Padang Panjang dapat dijadikan sebagai salah satu tempat tujuan untuk berwisata. Namun PAD yang dimiliki oleh Kota Padang Panjang masih terbilang rendah, jika dibandingkan dengan kota lain yang ada di Sumatera Barat yang juga menjadi tujuan wisata dan pusat kuliner seperti Kota Bukit Tinggi. Berdasarkan data statistik (Lampiran 4), diperoleh besarnya nilai rata-rata pertumbuhan PAD Kota Bukit Tinggi yaitu sebesar 24,02% sedangkan besarnya nilai rata-rata pertumbuhan PAD Kota Padang Panjang yaitu sebesar 21,95%. Dapat diperhatikan bahwa nilai pertumbuhan terendah PAD yang diperoleh Kota bukit Tinggi yaitu sebesar -24,66% pada tahun 2010. Namun pada tahun tersebut rata-rata pertumbuhan Kota Padang Panjang sebesar 17,59 %. Saat ini Kota Padang Panjang telah memiliki objek wisata yang baru didirikan, diketahui bahwa jumlah kunjungan wisata Kota Padang Panjang mengalami penurunan yang sangat drastis pada Tahun 2007. Banyaknya wisatawan yang datang berkunjung akan mempengaruhi penghasilan pajak hiburan Kota Padang Panjang, hal ini akan mempengaruhi besarnya PAD Kota Padang Panjang. Berdasarkan data statistik yang diperoleh memperlihatkan bahwa semakin banyak wisatawan yang datang berkunjung ke kota Padang Panjang, maka akan semakin meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari pajak hiburan. Demikian pula dengan keadaan perdagangan dan restoran yang ada di Kota Padang Panjang yang menjadi jalan lintas tersebut, oleh karena itu dibutuhkan tempat untuk persinggahan oleh wisatawan yang datang berkunjung untuk menikmati kuliner yang ada di Kota Padang Panjang. Namun jumlah restoran yang ada di Kota Padang Panjang mengalami Penurunan yang sangat jauh pada Tahun 2007. Mengingat pentingnya PAD ini dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga menyebabkan adanya keinginan peneliti untuk meneliti tentang faktor apa saja yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang Panjang. Sehingga penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang Panjang”