PERAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DALAM MEMBANTU PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), yang penanganannya juga harus dilakukan secara luar biasa (extra ordienary measures). Namun, dalam prakteknya banyak terjadi hambatan-hambatan yang ditemui oleh instansi penegak hukum dalam melakukan pemberantasannya. Hal ini dikarenakan semakin canggihnya modus operandi yang digunakan pelaku tindak pidana korupsi dalam melakukan perbuatannya, sehingga tidak jarang pelaku dapat meloloskan diri dari jeratan hukum. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu: pertama Bagaimana relevansi kewenangan BPK dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi?. Kedua Bagaimanakah peran BPK dalam membantu proses peradilan tindak pidana korupsi?. Metode penelitian adalah studi kepustakaan (library research), sesuai dengan jenis penelitian yakni penelitian hukum normatif dengan mempelajari dan menganalisa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian pertama: bahwa terdapat relevansi kewenangan BPK dalam UU No. 15 Tahun 2006 dengan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, dimana dalam setiap adanya kerugian negara yang timbul akibat perbuatan melawan hukum dari penyelenggara negara, pegawai negeri, orang dan/atau badan lain yang mengelola keuangan negara, maka BPK yang berhak menilai dan menetapkan jumlah kerugian negara tersebut. Kedua: bahwa dalam proses peradilan tindak pidana korupsi, BPK dapat memberikan bantuannya dalam proses penyelidikan dengan melaporkan adanya dugaan tindak pidana, selanjutnya dalam proses penyidikan yang bertujuan menemukan tersangka berdasarkan barang bukti yang ada, BPK dapat berperan memberikan informasi siapa orang yang bertanggung atas perbuatan melawan hukum. Pada proses penuntutan oleh JPU, BPK dapat membantu JPU dalam menyusun surat dakwaan terkait dengan pengembalian kerugian negara. Kemudian didalam proses pemeriksaan di pengadilan BPK dapat berperan sebagai saksi ahli yang memberikan masukan kepada hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi, agar putusan hakim tersebut optimal dan pengembalian kerugian negara yang telah hilang menjadi lebih efekti