GAGASAN PENGATURAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK ANTARA PEMILIHAN LEGISLATIF DENGAN PEMILIHAN PRESIDEN DI INDONESIA

Penyelenggaraan Pemilihan Umum merupakan instrumen penting untuk mengejawantahkan kedaulatan rakyat. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden merupakan bagian diantaranya. Namun ternyata terdapat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diantaranya Pasal 3 Ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112. Sehingga pasal-pasal tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUUXI/ 2013 yang mengabulkan sebagian permohonannya yakni Pasal 3 Ayat (5), Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112. Analisis pertimbangan hukum dilakukan dalam tiga rumusan utama putusan yakni: 1. Kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan Presidensial, 2. Original Intens dari pembentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penafsiran Sistematik, 3. Efektifitas dan Efisiensi penyelenggaraan Pemilihan Umum serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas. Oleh karena itu dibutuhkan pengaturan ulang yang komprehensif terkait Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD serta berbagai model pengaturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak, agar dalam menyelenggarakan pemilu kedepan tidak terjadi kekosongan hukum