EVALUASI PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI SUMATERA BARAT

Latar Belakang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia sampai saat ini mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk juga dalam meningkatkan pendapatan nasional suatu negara. Hal ini dikarenakan dari sektor UMKM dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Sektor UMKM mendominasi 99% perekonomian nasional tercatat tumbuh ratarata 7% pertahun (Data Dirut LPDB KUMKM). UMKM merupakan usaha yang menyangkut aspek kehidupan orang banyak pada umumnya, oleh karena itu UMKM perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, sehingga dapat berkembang dan dapat bersaing dengan usaha besar yang ada. Semakin berkembangnya UMKM akan bisa banyak menyerap tenaga kerja dan memajukan sektor perdagangan di Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Barat. Perkembangan pembangunan ekonomi di berbagai sektor dan tingkatan nasional telah mengalami perubahan dalam struktur ekonomi Indonesia, sehingga produksi nasional yang berasal dari luar pertanian merupakan bagian yang semakin besar. Hal ini dapat ditunjukkan oleh UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi saat sekarang ini. Aktifitas perdagangan UMKM merupakan pembangunan ekonomi yang mempunyai posisi strategis dan berperan mendorong pemerataan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional dan internasional, yaitu dengan adanya globalisasi ekonomi untuk terciptanya pasar 2 bebas tanpa adanya hambatan pajak yang besar dari pemerintah dan juga ditunjang dengan adanya kebijaksanaan Pemerintah Pusat dalam rangka diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah, sehingga daerah diberikan kebebasan yang bertanggung jawab dalam menggali potensi dan memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan ekonomi secara terpadu, terarah dan tersistem. Pembangunan bidang ekonomi secara terpadu, terarah dan tersistem akan ditekankan untuk mengatasi permasalahan diantaranya masih banyak UMKM yang belum mempunyai standar bahan baku mutu yang disyaratkan oleh pasar nasional dan internasional. UMKM dalam mengembangkan usahanya mengalami tantangan yang serius dalam masalah modal usaha. Padahal permodalan merupakan unsur yang penting untuk mendukung peningkatan produksi dan pendapatan. Kekurangan permodalan ini sangat membatasi ruang gerak usaha UMKM. Bantuan dana dari luar yang bisa mengatasi kekuarangan permodalan tidak mudah diperoleh karena banyaknya syarat yang ditetapkan dan bunga pinjaman yang terlalu tinggi, sehingga membuat semakin sulitnya sebuah usaha untuk mengembangkan kegiatannya secara cepat dan terarah. Dalam hal ini pengembangan UMKM perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah sebagai pemberi fasilitas dan pelayanan untuk menciptakan iklim yang kondusif pada pembangunan ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Provinsi Sumatera Barat berusaha untuk berupaya meningkatkan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan melalui UMKM yang ada di Provinsi Sumatra Barat melalui koperasi 3 dalam membantu permodalan dalam menjalankan usaha oleh pengusaha mikro, kecil dan menengah. Pelaksanaan kegiatan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk dipinjamkan kepada UMKM melalui koperasi yang ada di daerah. Pemberian pinjaman permodalan dengan sistem bergulir ini dimaksudkan agar penerimaan angsuran pinjaman nantinya dapat digulirkan atau dipinjamkan kembali baik kepada penerima pinjaman yang sudah lunas maupun kepada UMKM lainnya, sehingga dana yang awalnya berasal dari APBD tersebut dapat bermanfaat oleh UMKM. Agar dana pinjaman yang disalurkan tepat sasaran, sebelum menentukan penerima pinjaman dilakukan survei kelayakan terhadap calon peminjam yang dilakukan oleh tim seleksi dana bergulir dibantu oleh tim pembina dana bergulir yang ada di Kabupaten/Kota. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi koperasi secara langsung. Hasil survei tersebut dijadikan analisa untuk mengetahui kelayakan dari koperasi. Data yang digunakan dijadikan dasar dalam menentukan nama-nama koperasi penerima pinjaman dana bergulir selain syarat-syarat administrasi lainnya. Survei yang dilakukan oleh tim Pembina Kabupaten/Kota untuk mendapatkan data secara langsung dari penanggungjawab koperasi. Salah satu data yang diminta adalah data keuangan koperasi dan jumlah anggota aktif, karena sebagian koperasi masih ada yang menggunakan catatan keuangan sederhana, bahkan ada yang tidak memiliki catatan keuangan. Hal ini dikarenakan dalam mengelola koperasi belum menggunakan manajemen yang baik dan belum 4 didukung SDM yang memadai sehingga penyaluran kredit kepada UMKM ini tidak berjalan secara maksimal, akibatnya terjadi kredit macet atau tunggakan. Dana bergulir ini hanya disalurkan sampai dengan tahun 2008, selanjutnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2014 hanya menerima pengembalian dana bergulir tersebut tanpa adanya penyaluran kembali, karena terdapat tunggakan yang cukup banyak berdasarkan data terakhir di 2014 tunggakan pokok sebesar Rp 955.957.000. Berdasarkan kasus diatas, maka penulis mencoba membahas masalah yang menyangkut sektor Koperasi dan UMKM. Dalam hal ini penulis lebih memfokuskan pembahasan mengenai Bantuan Dana Perkuatan modal Kepada Koperasi untuk membantu UMKM dengan mengangkat judul “EVALUASI PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI SUMATERA BARAT”