TATALAKSANA IMPOR SEMENTARA PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TYPE MADYA PABEAN B TELUK BAYUR PADANG

LATAR BELAKANG MASALAH Pada hakekatnya, tidak ada satu negarapun di dunia yang benar–benar dapat hidup mandiri, karena satu sama lainnya yang saling membutuhkan dan saling mengisi. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam, iklim, geografi, demografi, struktur ekonomi maupun struktur sosial. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya yang diperlukan, kualitas dan kuantitas produk. Adanya interpendensi kebutuhan inilah yang menyebabkan timbulnya perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu terdiri dari dua jenis kegiatan, yaitu ekspor dan impor. Didalam melakukan kedua jenis kegiatan ini, negara–negara di dunia diwajibkan untuk mematuhi aturan–aturan dan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang telah di tetapkan di dalam General Agreement on Traffis and Trade (GATT). Namun, untuk mengatur kegiatan ekspor dan impor yang terjadi di negaranya, setiap negara di perkenankan untuk membuat peraturan di dalam hukum nasionalnya masing–masing. Peraturan ini dibuat agar kegiatan perdagangan internasional yang terjadi di negaranya dapat berjalan dengan aman dan lancar. Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut berperan serta dalam pedagangan internasional juga telah membuat peraturan di dalam hukum nasionalnya untuk mengatur kegiatan ekspor dan impor yang terjadi di negaranya. Salah satu produk hukum yang telah di hasilkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur kegiatan eskpor dan impor tersebut adalah UU No. 19 tahun 1995 tentang kepabeanan. UU Kepabeanan ini dibuat untuk menciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi yang berkaitan dengan aspek kepabenan bagi bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional yang terus berkembang. Dengan dikeluarkannya UU ini, diharapkan kegiatan eskpor dan impor di Indonesia dapat berjalan dengan aman dan lancar. UU No. 10 tahun 1995 ini merupakan dasar hukum bagi Instansi Bea dan Cukai di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, baik sebagai fasilitator perdagangan (Trade facilitator), pemungut bea atau pajak (revenue collector) maupun sebagai pelindung masyarakat (community protector) di dalam kegiatan perdagangan internasional di Indonesia. Salah satu bentuk fasilitas kepabeanan yang diberikan oleh Instansi Bea dan Cukai adalah Impor Sementara. Pada dasarnya pengaturan tentang impor sementara ini terdapat pada semua negara. Hal ini disebabkan fasilitas impor sementara ini sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan perdagangan internasional di suatu negara, yang berdampak pada meningkatnya perekonomian negara tersebut. Sebab dengan adanya fasilitas ini, masyarakat dunia usaha akan mudah mendatangkan mesin-mesin dari luar negeri untuk mendukung kegiatan usahanya, akan mudah memasukkan barang-barang dari luar negeri untuk dijual dalam pameran dan sebagainya. Selain itu, dengan menggunakan fasilitas ini importir juga akan mendapatkan keringanan atau pembebasan bea masuk. Dalam prakteknya, fasilitas impor sementara ini belum begitu populer dikalangan masyarakat usaha Indonesia. Buktinya, belum banyak pengusaha atau importir Indonesia yang menggunakan fasilitas ini dan masih adanya pengurus asosiasi yang tidak mengerti soal impor sementara meskipun industrinya sering melakukan impor sementara. Walaupun begitu, didalam pelaksanaan fasilitas ini masih banyak kendala-kendala yang dijumpai seperti sering terjadinya mutasi pegawai dikalangan Instansi Bea Cukai dan adanya sistem rolling pegawai dalam melaksanakan tugasnya mengakibatkan pengawasan terhadap barang impor sementara kurang maksimal, dan sebagainya. Kenyataan diatas, melatarbelakangi penulis untuk membuat sebuah Tugas Akhir dengan judul : “Tatalaksana Impor Sementara Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur Padang “