PENENTUAN HARGA TANAH DALAM PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK DAERAH DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mulai tanggal 1 januari 2011 resmi beralih dari pajak pusat menjadi pajak daerah sesuai amanat UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan beralihnya kewenangan pemungutan BPHTB ini ,maka Pemerintah Daerah harus mengaturnya dalam bentuk Peraturan Daerah. Dalam pelaksanaan di daerah terdapat sejumlah kendala terutama mengenai Penentuan harga tanah berdasarkan peralihan hak karena jual beli, hibah dan waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Penentuan harga tanah sebagai dasar Pemungutan BPHTB, untuk mengetahui kedudukan/peran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam penentuan harga tanah, untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam Penentuan harga tanah sebagai dasar Pemungutan di Kabupaten Lima Puluh Kota setelah berlakunya UU No. 28/2009. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, sedangkan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini disimpulkan proses Penentuan harga tanah sebagai dasar Pemungutan BPHTB dihitung dan dilaporkan sendiri oleh wajib pajak dan di verifikasi oleh DPPKAD, DPPKAD memiliki kewenangan dalam penentuan harga tanah yang bersumber dari pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat. Kendala yang ditemui berupa kendala yuridis maupun kendala praktis, seperti tidak tahunya wajib pajak tentang aturan terkait, wajib pajak tidak jujur dalam mencantumkan nilai transaksi, tidak adanya patokan nilai pasar, dissinkronisasi peraturan terkait. Kata kunci : Penentuan harga, BPHTB, Jual beli, Hibah, Waris, Pajak Daera