EKSISTENSI KOMISI INFORMASI PROVINSI DALAM MEMUTUS SENGKETA INFORMASI PUBLIK MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008TENTANGKETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Salah satu produk regulasi dari paradigma keterbukaaninformasi adalah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (atau disebut UU KIP). UU KIP ini secara tegas memberikan kewajiban kepada badan publik untuk membuka informasi yang berkaitan dengan institusinya, kebijakan yang dihasilkan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan, termasuk kondisi keuangan dan penggunaan anggaran. Dengan kata lain, publik memiliki hak atas informasi dari badan publik.Melihat UU KIP, ada beberapa hal yang perlu disiapkan oleh pemerintah, selain dari pentingnya mental berani transparan disetiap badan publik. Pemerintah harus menyaiapkan instrumeninstrumen kongkrit sebagaimana yang diperintahkan UU KIP. Terdapat beberapa instrumen yang harus disiapkan, yaitu harus adanya PPID disetiap badan publik dan juga perlunya Komisi Informasi. Tanpa adanya kedua instrumen tersebut, maka dapat dikatakan: keterbukaan yang di inginkan UU KIP akan susah terjadi.Selain itu, tidak kalah pentingnya keberadaan Komisi Informasi. Menurut Pasal 1 angka 4 UU KIP, menyatakan bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu :Bagaimana Kedudukan Komisi Informasi Provinsi menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik? Bagaimana Kedudukan Komisi Informasi Provinsi dalam Memutus Sengketa Informasi Publik Menurut Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik?Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Adapun hasil peneltian dalam skripsi ini yaitu Komisi Informasi (KI) pun dibentuk sebagai lembaga mandiri yang berfungsimenjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi public dan menyelesaikan sengketa informasi public melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi Selain menyelesaikan sengketa informasi baik melalui mediasi maupun ajudikasi. Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/ atau Badan Publik tingkat kabupaten/ kota selama KomisiInformasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/ kota tersebut belum terbentuk. Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaiansengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan. Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/ kotameliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publiktingkat kabupaten/kota yang bersangkutan. Salah satu syarat mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi adalah menunjukkan bukti jika Pemohon sudah mengajukan proses keberatan ke badan publik, berupa Surat Keberatan beserta surat tanda terima dari badan publik.Komisi informasi sudah harus melakukan proses penyelesaian sengketadalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa dari Pemohon dan sengketa tersebut sudah harus selesai paling lambat 100 (seratus) hari kerja