ANALISIS YURIDIS PUTUSAN KPPU DALAM PERKARA No. 25/KPPU-I/2009 TENTANG PENETAPAN HARGA FUEL SURCHARGE DALAM INDUSTRI JASA PENERBANGAN DOMESTIK

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga yang berwenang mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, yang dapat mendorong penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. KPPU adalah lembaga yang tepat untuk menyelesaikan persoalan persaingan usaha yang mempunyai peran multifunction. Sebagai salah satu komisi negara, KPPU diberikan kewenangan dalam menerima laporan ataupun berdasarkan inisiatif sendiri yang kemudian melakukan pemeriksaan, serta mengeluarkan putusan layaknya lembaga peradilan. Atas kewenangan yang dimilikinya tersebut, KPPU telah menjatuhkan putusan terhadap maskapai penerbangan yang ada di Indonesia. Dalam amar putusannya mengatakan bahwa maskapai-maskapai penerbangan tersebut dinyatakan secara sah telah melanggar ketentuan Pasal 5 Undang- Undang No. 5 Tahun 1999. Pasal tersebut memiliki klausula Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dalam melaksanakan kewenangannya itu KPPU sudah sesuai dengan prosedur yang ada, serta unsur-unsur yang digunakan oleh KPPU dalam proses pembuktian, khususnya yang terkait unsur perjanjian penetapan harga, sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi dari pihak lain, serta dasar-dasar pertimbangan KPPU dalam menjatuhkan putusan berkaitan dengan pelanggaran ketentuan pasal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sedangkan data utama yang dijadikan bahan acuan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan pihak KPPU yaitu bagian Adeputi Pencegahan KPPU. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diketahui bahwa dalam pembuktian perkara No. 25/KPPU-I/2009, dapat dilihat dengan perjanjian tertulis dan perjanjian secara lisan. Persetujuan INACA tersebut dapat dikatakan sebagai perjanjian penetapan harga dalam menentukan fuel surcharge. Setelah dicabutnya perjanjian tersebut, KPPU dengan melakukan analisa statistik dan analisa ekonomi melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pergerakan dan variasi harga. Pergerakan fuel surcharge tersebut memperlihatkan adanya trend yang sama diantara para terlapor. Dasar pertimbangan KPPU dalam menjatuhkan putusannya adalah bahwa adanya perjanjian penetapan harga fuel surcharge tersebut dan tindakan para terlapor ini memberikan kerugian pada konsumen