Konflik Elit Lokal dalam Menentukan Pemerintah Nagari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Kabupaten Agam

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagai bentuk pengakuan Pusat terhadap Daerah, memberikan peluang bagi elit lokal untuk menentukan pillihan berdesa, berdesa adat atau kelurahan. Di aras lokal Minangkabau, peluang tersebut meniscayakan terjadinya dualitas kepentingan politik, sebab di Minangkabau terdapat dua kelompok elit yang memiliki otoritas untuk menentukan bentuk sistem pemerintahan. Elit yang dimaksud adalah elit adat atau ninik mamak dan elit pemerintahan atau elit non-ninik mamak. Dualitas kepentingan tersebut otomatis mendorong terjadinya tarik menarik kepentingan dalam pilihan antara nagari berbasis administrasi dengan nagari berbasis adat (desa adat dengan desa administratif). Studi ini berupaya untuk menyelidiki bagaimana bentuk tarik menarik kepentingan tersebut. Untuk melihat pertarungan tersebut maka metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil studi ini menunjukkan bahwa memang tarik menarik tersebut dilandasi oleh adanya dua kepentingan, yakni antara kepentingan filosofis dan kepentingan pragmatis. Tetapi, lebih dari itu, pada dasarnya yang diperebutkan oleh elit lokal tersebut adalah legitimasi dan otoritas. Ninik mamak yang selama ini tersingkirkan oleh otoritas birokrasi (pemerintahan), kembali memperoleh ruang untuk mendapatkan legitimasi dan otoritas di tingkat lokal. Dapat dikatakan pertarungan elit lokal tersebut bukanlah tentang bagaimana menciptakan sistem pemerintahan yang tepat, melainkan tentang bagaimana pilihan berdesa atau berdesa adat dapat dimanfaatkan untuk kembali mendapatkan pengakuan di tengah masyarakat. Kata Kunci : Eli Lokal, UU No 6/2014, Kepentingan Politi