TERBUKANYA KRAN DEMOKRASI ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA

Secara historis, sejak awal kedatangannya ke Indonesia etnis Tionghoa tidak lepas dari masalah konflik dengan kaum pribumi. Perbedaan kebudayaan dan keunggulan perekonomian serta sejumlah keeklusifan etnis Tionghoa telah menimbulkan sterotif negatif yang berkembang di masyarakat. Pemerintah mencoba mengatasi permasalahan ini dengan memberikan kebijakan asimilasi. Paham asimilasi ini diterapkan dengan tujuan agar etnis Tionghoa secara individual mendekatkan diri pada suku setempat sehingga eksklufisme golongan tersebut dapat dihapuskan. Namun, kebijakan ini dianggap tidak manusiawi karena terjadi diskriminasi etnis dan pelanggaran HAM. Sebagai negara yang multietnis-dimana terdapat penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, maka diskrimianasi etnis perlu dihilangkan. Kebijakan asimilasi dihilangkan dengan dikeluarkannya beberapa Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden yang isinya adalah pemberian kebebasan pada Etnis Tionghoa dalam mengekspresikan kebudayaan leluhurnya. Keppres RI No. 19 tahun 2002 tentang Penetapan Tahun Baru Imlek sebagai Hari Libur Nasional menjadi momentum penting bagi Etnis Tionghoa di Indonesia, di mana terdapat pengakuan atas keberagaman etnis, budaya dan agama serta pintu keterbukaan dalam mengekspresikan kebudayaan leluhur telah dipayungi hukum. Kata-Kata Kunci: kran demokrasi, etnis tionghoa Indonesia