KEBIJAKAN PERUBAHAN FUNGSI PARSIAL HUTAN LINDUNG (STUDI KASUS DI KABUPATEN TORAJA UTARA)

Perubahan fungsi kawasan hutan lindung bertujuan mengoptimalkan fungsi kawasan hutan. Perubahan fungsi hutan lindung di Kabupaten Toraja Utara mengalami keterlambatan karena adanya pandangan yang berbeda antara Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Tujuan penelitian ini adalah menggali wacana yang mendasari antara Ditjen Planologi Kehutanan dan Ditjen PHKA yang memunculkan narasi terhadap kebijakan perubahan fungsi, memunculkan aktor/jaringan dan kepentingan/politik yang menyebabkan proses perubahan fungsi berjalan lambat. Proses yang mengalami keterlambatan dilihat dari sudut wacana, aktor dan kepentingan sehingga dapat digunakan pendekatan kerangka IDS 2006. Aktor yang terlibat dalam proses perubahan fungsi hutan lindung memiliki kepentingan dan pengaruh yang berbeda sehingga perubahan fungsi hutan lindung akan sulit dilakukan. Oleh karena itu perlu mengambil kebijakan yang mempertimbangkan persamaan wacana dengan kepentingan yang sama dan dukungan aktor yang mempunyai visi yang sama