Arus reformasi dalam kehidupan politik di Sulawesi Selatan membawa perubahan dan dampak relatif besar. Perubahan di bidang politik antara lain berupa meningkatnya “partisipasi politik” yang diindikasikan dalam bentuk kebebasan dan keterbukaan mengeluarkan pendapat, berserikat, dan berorganisasi sesuai aturan perundang-undangan. Di Sulawesi Selatan pada Pemilu legislatif tahun 2004, ada 24 partai politik yang bersaing memperebutkan calon legislatif sejumlah 75 kursi DPRD Sulawesi Selatan. Tetapi sayangnya tidak sampai 50% partai-partai politik yang bersaing mampu menempatkan wakilnya di DPRD Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan besarnya “energi politik” yang terbuang tanpa mencapai sasaran-sasarannya. Demikian pula halnya, implementasi oto...
Penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum pidana memiliki kelemahan baik dalam kebijakan hukum ...
Abstrak Otonomi darrah melalui kewenangan pemerintah daerah dalam UU 23 tahun 2014 telah memberikan ...
Kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di era Reformasi dan Otonomi D...
AbstrakMomentum pemilihan kepala daerah menjadi ajang yang menarik untuk disimak dan dipelajari, beg...
Bangsa ini tengah mengalami krisis kepemimpinan, maraknya para pemimpin yang muncul di era reformasi...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah peranan Polri dalam mencegah...
Persoalan Pembangunan menjadi permasalahan politik bagi negara berkembang maupun negara maju. Negara...
Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi dan partis...
Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan otonomi daerah di Sulawesi Selat...
Lembaga Bawaslu terhadap kualitas demokrasi lokal di Sulawesi Selatan terkhusus legitimasi pilkada k...
Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui Peran dari Organisasi Relawan Perjuangan Demokrasi Par...
Pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Part...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran agen pendidikan politik terhadappelaksanaan pendidik...
AbstrakNegara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dalam kerangka demo...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu 1. Bagaimana partisipasi politik masyarakat...
Penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum pidana memiliki kelemahan baik dalam kebijakan hukum ...
Abstrak Otonomi darrah melalui kewenangan pemerintah daerah dalam UU 23 tahun 2014 telah memberikan ...
Kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di era Reformasi dan Otonomi D...
AbstrakMomentum pemilihan kepala daerah menjadi ajang yang menarik untuk disimak dan dipelajari, beg...
Bangsa ini tengah mengalami krisis kepemimpinan, maraknya para pemimpin yang muncul di era reformasi...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah peranan Polri dalam mencegah...
Persoalan Pembangunan menjadi permasalahan politik bagi negara berkembang maupun negara maju. Negara...
Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi dan partis...
Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan otonomi daerah di Sulawesi Selat...
Lembaga Bawaslu terhadap kualitas demokrasi lokal di Sulawesi Selatan terkhusus legitimasi pilkada k...
Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui Peran dari Organisasi Relawan Perjuangan Demokrasi Par...
Pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Part...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran agen pendidikan politik terhadappelaksanaan pendidik...
AbstrakNegara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dalam kerangka demo...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu 1. Bagaimana partisipasi politik masyarakat...
Penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum pidana memiliki kelemahan baik dalam kebijakan hukum ...
Abstrak Otonomi darrah melalui kewenangan pemerintah daerah dalam UU 23 tahun 2014 telah memberikan ...
Kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di era Reformasi dan Otonomi D...