TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK BERDASARKAN DOKUMEN PALSU OLEH PARA PIHAK

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN) maupun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris (UU Perubahan Atas UUJN) belum mengatur keberadaan sanksi hukum pelanggaran terhadap pasal 15 UU Perubahan Atas UUJN dalam kaitannya dengan aspek pidana dimana muaranya adalah apabila Notaris tidak menjalankan ketentuan paasal tersebut akan menimbulkan terjadinya perbuatan pemalsuan surat atau memalsukan dokumen sebagaimana dimaksud pasal 263, 264, dan 266 KUHP sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis dan menjawab permasalahan mengenai bentuk tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta, dan apakah notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak. Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum yang telah terkumpulkan selanjutnya disistematisasi, dianalisis dan diberikan argumentasi untuk mendapatkan kesimpulan atas kedua permasalahan yang dibahas pada tesis ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adapun tanggung jawab notaris dalam hal terjadinya dokumen palsu yang dilakukan oleh para pihak. Notaris hanya bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi hukum administrasi, hukum perdata, yaitu sesuai dalam pasal 84 dan 85 UU Perubahan atas UUJN dan kode etik, dalam perubahan tersebut tidak mengatur adanya sanksi pidana. DAlam praktik ditemukan kenyataan bahwa pelanggaran atas sanksi tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris. Notaris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana apabila muncul kerugian terhadap salah satu pihak, karena notaris hanya mencatat yang telah disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan didalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan didalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Dengan kata lain dapat dipertanggung jawabkan notaris apabila penipuan tersebut bersumber dari notaris sendiri. Kata-kata kunci: Pemalsuan Dokumen, sanksi notaris, tanggung jawab notari