PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PENGGANTI DALAM PEMANGGILAN BERKAITAN DENGAN KEPENTINGAN PERADILAN PIDANA

Notaris Pengganti memiliki tanggung jawab yang sama besarnya dengan Notaris. Adanya tanggung jawab yang sama tersebut membuat Notaris Pengganti juga membutuhkan suatu perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas jabatannya sebagaimana perlindungan hukum tersebut diberikan kepada Notaris dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut apakah ketentuan Pasal 66 UUJN berlaku terhadap Notaris Pengganti dan bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris Pengganti. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitupenelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahanhukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakanpendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam Pasal 66 UUJN hanya memberikan perlindungan hukum bagi Notaris saja tetapi tidak termasuk didalamnya Notaris Pengganti. Perlindungan Hukum bagi Notaris Pengganti berkaitan dengan pemanggilan dalam kepentingan peradilan masih mengikuti ketentuan yang bersifat umum yaitu melalui kewajiban ingkar dan hak ingkar. Kata Kunci : Notaris, Notaris Pengganti, Perlindungan Huku