KEPASTIAN HUKUM PAJAK PENGHASILAN ATAS JASA KONSTRUKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik jasa konstruksi yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat Final dan Pajak Penghasilan bersifat Tidak Final serta menganalisis bentuk penyelesaian konflik aturan atas pengenaan Pajak Penghasilan pada sektor jasa konstruksi yang dapat memberikan kepastian hukum, terutama dalam hal penentuan kualifikasi usaha. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Teknik teknik penelusuran bahan hukum adalah studi kepustakaan dan akses internet. Analisis bahan-bahan hukum yang digunakan adalah dengan analisis sistematika hukum dengan menggunakan asas hukum dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengenaan pajak atas jasa konstruksi, yang diperoleh melalui studi dokumentasi untuk mengidentifikasi pengertian pokok/dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Konflik aturan dalam pajak penghasilan jasa konstruksi mampu dijawab dengan interpretasi yang telah memenuhi 3 (tiga) asas dalam contextualism dan asas preferensi hukum, yaitu asas lex superiori derogat legi inferiori maka Pasal 23 UU PPh lebih unggul dari pada Pasal 3 PP No. 51 Tahun 2008 juncto PP No. 40 Tahun 2009. Maka Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU PPh yang bersifat final dikenakan pada Jasa Konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha dan jika tidak memiliki kualifikasi usaha maka tidak dikenai Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU PPh, melainkan dikenai Pasal 23 UU PPh. Kata Kunci : Kepastian Hukum, Pajak Penghasilan, Jasa Konstruksi