PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS OLEH SUAMI ISTRI DENGAN HARTA BERSAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA

Perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah berlangsungnya tidak boleh dilakukan oleh suami istri, sebab pada prinsipnya perjanjian perkawinan hanya dapat dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ke tiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Namun, setelah adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 69/PUU-XIII/2015, prinsip perkawinan tersebut tidak berlaku, dan yang berlaku adalah perjanjian perkawinan dapat dilakukan bebas waktu oleh suami istri dan bisa berkaitan dengan perjanjian perkawinan mengenai penggunaan harta bersama, termasuk digunakan untuk modal pendirian perseroan terbatas. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami istri dalam mendirikan perseroan terbatas tidak terdapat adanya larangan, karena pendirian perseroan terbatas merupakan akumulasi modal yang didirikan berdasarkan perjanjian di mana masing-masing pihak wajib menyetorkan modal ke dalam perseroan terbatas. Modal yang disetorkan harus dipisahkan dari harta kekayaan pendirinya karena modal yang disetorkan merupakan harta kekayaan perseroan terbatas. Suami istri sebagai pemegang saham, yang masing-masing mimiliki nominal saham, dan saham tersebut tidak diperbolehkan hanya milik 1 (satu) orang, Sebab apabila pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang sejak waktu paling lama 6 (enam) bulan, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian perseroan dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan terbatas. Kata kunci : Kepastian hukum, perseroan terbatas, suami istri, akibat hukumny