PENERAPAN ASAS – ASAS HUKUM LELANG DALAM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 27/PMK.06/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG

Guna menunjang pelaksanaan Vendu Reglement dan Vendu Instructie yang merupakan peninggalan kolonial Belanda, pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan suatu peraturan pelaksanaan dibidang lelang yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Sebagai peraturan pelaksanaan yang kedudukannya lebih rendah, idealnya isi atau materi peraturan menteri tersebut tidak boleh bertentangan dengan isi atau materi Vendu Reglement sebagai Undang-Undang Lelang yang kedudukannya lebih tinggi, baik bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur secara tegas atau terhadap asas-asas lelang perlu diteliti lebih lanjut. Beberapa ketentuan tersebut antara lain seperti adanya pasal yang mengatur bahwa lelang dapat dilaksanakan walaupun peserta lelang hanya 1 (satu) orang dan adanya pasal yang mengatur bahwa harga limit bersifat tidak rahasia. Perlu diteliti lebih lanjut mengenai konsistensi isi atau materi peraturan pelaksanaan lelang tersebut terhadap asas-asas hukum lelang, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk dapat menjamin kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan dibidang lelang. Untuk menjawab permasalahan diatas maka digunakan jenis penelitian yuridis normative dengan cara mengkaji dan menguji taraf sinkronisasi vertical antara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang terhadap Vendu Reglement sebagai Undang-Undang Lelang (Ordonansi 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:89 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3). Disamping itu juga ditelaah mengenai asas-asas hukum lelang serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan beberapa pasal dalam peraturan pelaksanaan di bidang lelang yang dianggap tidak sesuai dengan asas-asas hukum lelang, tujuan dan hakikat dari pelaksanaan lelang. Beberapa pasal dalam peraturan pelaksanaan tersebut mengatur lain dari apa yang dikehendaki oleh Vendu Reglement sebagai peraturan pokok. Untuk menjamin kepastian hukum dalam peraturan lelang. Dan bagi masyarakat yang merasa dirugikan atas keberadaan peraturan pelaksanaan lelang tersebut dapat mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Agung. Kata Kunci : Vendu Reglement, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, menjamin kepastian hukum dalam peraturan lelang