PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG TIDAK TERCANTUM NAMANYA DALAM SERTIPIKAT (BENEFICIARY) DALAM PERJANJIAN KEPEMILIKAN BERSAMA HAK ATAS TANAH

Tanah menjadi salah satu wahana investasi yang sangat diminati oleh masyarakat, dalam penelitian tesis ini ada dua orang yang memilik hak atas tanah bersama yang bersepakat bahwa hanya seorang saja yang namanya tertera dalam sertipikat sedangkan salah satu pihak lain tidak dicantumkan dalam sertipikat, untuk melindungi hak masing-masing orang, mereka sepakat membuat suatu perjanjian yang menyatakan bahwa tanah tersebut dibeli secara bersama-sama dengan presentase tertentu dari masing-masing pihak, untuk selanjutnya perjanjian ini akan disebut Perjanjian Kepemilikan Bersama, untuk selanjutnya mereka berdua sepakat membuat perjanjian ini di hadapan notaris mengenai kepemilikan bersama atas tanah milik bersama tersebut. Perjanjian tersebut kemudian mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban maupun larangan dan pembolehan atas tanah bersama dalam perjanjian tersebut, perjanjian ini termasuk dalam jenis perjanjian innominaat karena perjanjian ini belum di kenal dalam BW namun perjanjian ini timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, perjanjian kepemilikan bersama ini muncul karena adanya asas kebebasan berkontrak, namum sebenarnya perjanjian kepemilikan bersama ini terjadi contra letter dengan perjanjian sebelumnya karena isi akta yang di buat bertolak belakang dengan isi akta yang pernah di buat sebelumnya atau yang akan di buat setelahnya atau dengan kata lain ada itikad tidak baik yang bisa merugikan pihak lain. untuk menjamin kepastian hukum adanya peralihan hak atas tanah tersebut wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat. Adapun tujuan penulisan ini adalah Untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pihak beneficiary dari itikad tidak baik pihak yang tercantum namanya dalam sertifikat dan Untuk menganalisis penyelesaian hukum apabila terjadi sengketa antara pihak yang tercantum namanya dalam sertifikat dan beneficiary. Perselisihan mengenai perjanjian kepemilikan bersama dapat diselesaikan melalui dua jalur yaitu jalur litigasi dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan ke pengadilan, jalan keluar lain untuk menyelesaikan sengketa tersebut yaitu melaui jalur non-litigasi antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Kata Kunci : Perjanjian kepemilikan bersama , Perlindungan hukum, Penyelesaian sengketa