PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH PADA ANAK BELUM DEWASA AKIBAT PEWARISAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN

Tesis ini membahas mengenai kepemilikan hak atas tanah bagi yang dapat dimiliki oleh anak sebelum berumur 18 tahun hasil dari perkawinan campuran yang berstatus berdwikewarganegaraan menurut Undang-undang Pokok Agraria serta mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum pada anak sebelum berumur 18 tahun dalam perkawinan campuran untuk memiliki hak atas tanah akibat pewarisan semasa anak berdwikewarganegaraan.Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Di Indonesia peraturan mengenai pertanahan diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. Adanya perkawinan campuran antara warga negara indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA), menyebabkan anak keturunan mereka mempunyai kewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan ganda artinya seseorang selain mempunyai kewarganegaraan Indonesia, juga mempunyai kewarganegaraan negara lain.Agar dapat memiliki tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan, maka anak tersebut harus segera mengajukan permohonan sebagai WNI tanpa harus menunggu usianya mencapai berusia 18 tahun, apabila nanti ingin melepas WNI-nya maka Hak Atas tanahnya gugur jika tidak dilepaskan kepada pihak lain dalam waktu satu tahun dan dikembalikan ke Negara. Setiap anak berhak mendapatkan Hak Atas Tanah yang diwariskan oleh orang tuanya. Begitu juga anak berkewarganegaraan ganda hasil dari perkawinan campuran sebelum berumur 18 tahun. Mereka juga berhak untuk mendapatkan Hak Atas Tanah dari orang tuanya. Untuk meningkatkan taraf hidup sesuai dengan pasal Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Hak Asasi Manusia. Kata Kunci : Hak Atas Tanah, Perkawinan Campuran, Kewarganegaraan Gand