WASIAT HIBRIDA DALAM POLIS ASURANSI JIWA INDIVIDUAL

RINGKASAN Upaya untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak pasti tersebut antara lain dilakukan oleh manusia dengan cara menghindarkan atau melimpahkannya kepada pihak-pihak lain di luar dirinya sendiri. Usaha dan upaya manusia untuk menghindarkan dan melimpahkan risiko kepada pihak lain beserta proses pelimpahannya sebagai suatu kegiatan merupakan embrio atau cikal bakal perasuransian yang dilakukan melalui suatu perjanjian pertanggungan. Menindak-lanjuti upaya pemerintah dalam meningkatkan perlindungan masyarakat, maka pemerintah meningkatkan derajat masyarakat secara kuantitas serta kualitas melalui bidang asuransi. Untuk itu perlu diiringi suatu pemahaman semua pihak akan hak dan kewajiban dalam perasuransian. Asuransi jiwa merupakan salah satu bentuk asuransi yang ada di dunia dan termasuk dalam jenis asuransi sejumlah uang. Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) memberikan batasan mengenai asuransi jiwa, yaitu bahwa jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya, maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Selanjutnya dalam Pasal 303 KUHD ditentukan bahwa orang yang berkepentingan dapat mengadakan asuransi itu bahkan tanpa diketahui atau tanpa persetujuan orang yang diasuransikan jiwanya itu. Dari sisi harta kekayaan yang diwariskan kepada seseorang yang ditunjuk dalam polis asuransi merupakan suatu permasalahan hukum yang dikaji dalam tesis ini, oleh karena polis asuransi (perjanjian asuransi) memiliki banyak persamaan dengan suatu wasiat sehingga nampak adanya persilangan (hibrida) antara suatu penetapan/penunjukan ahli waris (dapat digolongkan sebagai wasiat dari seseorang kepada orang lain) terhadap suatu jumlah tertentu bagian dari harta warisan yang ditentukan oleh calon pewaris dengan suatu perjanjian dua pihak yang berisi penyerahan suatu kewajiban pembayaran dari pihak ketiga (perusahaan asuransi) kepada orang yang ditunjuk oleh calon pewaris. Dalam tesis ini dikaji isu hukum (legal issue) mengenai apakah kehendak terakhir yang dituangkan dalam perjanjian antara calon pewaris dan perusahaan asuransi dapat dikategorikan sebagai suatu wasiat, mengenai hak dan kedudukan ahli waris dalam polis asuransi jiwa dibandingkan dengan ahli waris abintestate mau pun ahli waris testamentair serta kedudukan ahli waris legitimaris yang tidak disebut dalam polis asuransi terhadap uang pertanggungan yang melanggar hak mutlak (legitimeportie). Kata kunci :Hukum Asuransi, Perjanjian Pertanggungan, Polis Asuransi, Hukum Waris, Wasiat Hibrid