PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIPIKAT HAK MILIK DENGAN ADANYA PENERBITAN SERTIPIKAT GANDA

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.Namun sertipikat dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan melalui Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/inkracht apabila sertipikat tersebut mengandung cacat hukum. Penelitian menggunakan tipe penelitian yang bersifat normatif yaitu berusaha untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan yang ada. Dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Sumber bahan hukum yang diperlukan untuk memecahkan isu hukum yang ada yaitu bahan hukum primer seperti Peraturan Perundang-Undangan dan bahan hukum sekunder seperti tulisan-tulisan tentang hukum yang relevan dengan topik penelitian. Sehingga analisa yang digunakan adalah deskritip kualitatif yaitu metode analisa bahan hukum yang mengelompokkan dan menyeleksi bahan hukum yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara yuridis pemegang hak atas tanah dijamin kepastian hukumnya, namun realitas kepastian dan perlindungan hukum tersebut belum dapat dirasakan oleh masyarakat, fenomena jelas menggambarkan ada keberpihakan instansi BPN terhadap golongan yang kuat/berkuasa. Penerbitan sertipikat oleh BPN adalah perbuatan hukum di bidang tata usaha negara. Jikalau ternyata ada kesalahan dalam penerbitannya atau mengandung cacat hukum administratif, maka dapat menempuh upaya pembatalan sertipikat hak atas tanah tersebut, melalui Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/inkracht. Kata Kunci : Kepastian Hukum, Pemegang Hak atas tana