IMPLEMENTASI PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DAERAH (Study Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur)

Instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk organisasi non profit yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum yang berupa peningkatan keamanan, peningkatan mutu pendidikan atau peningkatan mutu kesehatan dan lain-lain. Apabila dibandingkan dengan instansi lain, instansi pemerintah memiliki karakteristik tersendiri yang lebih terkesan sebagai lembaga politik daripada lembaga ekonomi. Instansi pemerintah juga berusaha untuk mencegah atau menghindari pemborosan dan hal – hal lain yang dianggap merugikan karena hal-hal demikian akan membawa pengaruh buruk bagi keuangan masing-masing instansi pemerintah. Untuk menjamin adanya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan ini, maka diperlukan suatu sistem akuntansi keuangan yang tepat dan benar – benar diterapkan dalam instansi tersebut. Atas besaran dana yang digunakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum maka melalui penelitian ini ingin mengetahui dan memahami apakah dalam penggunaan uang negara instansi pemerintah membuat laporan keuangan yang patuh terhadap UU dan peraturan, transparan dan akuntabel atas semua transaksinya kepada publik karena semuanya merupakan syarat utama untuk dapat menciptakan good governance di negara demokrasi yang kita cintai ini. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif analitis triangulasi untuk mengumpulkan data, menganalisa data dan melakukan in-depth interview dalam situasi sosial di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini masih ditemukan bahwa instansi pemerintah belum sepenuhnya patuh, transparan dan akuntabel pada peraturan yang ada karena belum dilaksanakannya peraturan yang ada secara menyeluruh, konsisten. Oleh karena itu perlu melakukan perbaikan secara menyeluruh terhadap instansi pemerintah agar tercapai good governance