KEABSAHAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS DENGAN PENCANTUMAN KOP NOTARIS

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pencantuman kop Notaris pada awal akta SKMHT yang dibuat dihadapan Notaris yang dapat dikategorikan melanggar ketentuan pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 serta mengkaji dan menganalisis akibat hukum pencantuman kop notaris pada awal akta SKMHT yang dibuat dihadapan notaris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menekankan kepada penelitian bahan-bahan hukum dalam rangka menjawab masalah yang berkaitan dengan pencantuman kop notaris dan pencantuman Surat Keputusan pengangkatan Notaris pada awal akta SKMHT yang dibuat dihadapan notaris. Pendekatan yang akan diterapkan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, pencantuman kop notaris yang terdiri dari nama Notaris beserta gelar akademik, Surat Keputusan pengangkatan notaris, tanggal Surat Keputusan pengangkatan notaris, alamat kantor notaris, nomor telepon kantor Notaris dan alamat email kantor Notaris tidak diatur dalam pasal 38 UUJN yang mengatur mengenai bentuk akta notaris. Dalam hal ini kop Notaris tidak termasuk dalam awal akta atau kepala akta. Awal akta atau kepala akta terdiri dari : judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun serta nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. Dalam pasal 38 UUJN tidak dicantumkan adanya kop notaris sebagai bagian dari awal akta atau kepala akta. Dengan menggunakan parameter pasal 38 ayat (2) UUJN, maka pencantuman kop Notaris dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan pasal 38 ayat (2) UUJN dan tidak memenuhi syarat sebagai akta notaris, sehingga kedudukan aktanya terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Kata kunci : akta, notaris, SKMH