PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SKEMA PIRAMIDA

Penulisan hukum yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SKEMA PIRAMIDA” mempunyai tujuan untuk mengetahui dan memperoleh data tentang bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana dan sanksi terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan skema piramida. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptis analisis yaitu penulis berusaha mencari data yang sesuai obyek peneliti, kemudian setelah data terkumpul, data tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu mencari kesesuaian antara obyek peneliti dengan hukum positif yang berlaku. Penulisan hukum ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perdagangan Skema Piramida. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana perdagangan skema piramida dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana umum apabila dapat dibuktikan bahwa korporasi melakukan tindak pidana. Korporasi sebagai “badan” yang melakukan tindak pidana perdagangan skema piramida dapat dituntut dan dipidana. Dengan kata lain, penuntutan dan pemidaan tidak hanya dapat dijatuhkan pada pengurus tetapi bisa juga pada “korporasinya”. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana perdagangan skema piramida dapat dikenakan sanksi pidana pokok berupa pidana denda dan pidana tambahan berupa tindakan baik penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan, pencabutan seluruh atau sebagian fasiliteit tertentu maupun penempatan perusahaan dibawah pengampuan. Korporasi dapat dianggap sebagai medepleger dengan melihat kesengajaan yang dilakukan oleh directing mind dalam merencanakan suatu kebohongan/tipu muslihat yang melawan hukum dan merugikan masyarakat (menghimpun dana partisipasi peserta,bukan dari penjualan barang murni).Tindak pidana perdagangan skema piramida di Indonesia harus segera ditanggulangi dengan upaya-upaya yang lebih konkrit.Pelaksanaan maupun pengawasan putusan pidana bagi korporasi perlu dilaksanakan dengan tegas, teliti dan hati-hati dengan tujuan sebagai efek jera, baik bagi korporasi yang dipidana (prevensi special) maupun bagi korporasi yang lainnya (prevensi general). Kata kunci : pertanggungjawaban korporasi, tindak pidana perdagangan, skema piramid