TANGGUNG JAWAB PIDANA APARATUR NEGARA TERHADAP PENGADAAN BARANG DAN JASA

Dalam memenuhi kebutuhan akan suatu barang dan jasa, maka pemerintah melaksanakan pengadaan barang dan jasa (procurement). Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan metode dan proses tertentu untuk mencapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sehingga pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut banyak terjadi penyimpangan. Permasalahan yang kerap terjadi yaitu penyimpangan di dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diatur di dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pengadaan barang dan jasa sebagai terdakwa masih belum diterapkan oleh Penuntut Umum dikarenakan kurangnya teknis yuridis dan model pertanggungjawaban pidana korporasi yang diterapkan hanya penuntututan terhadap pengurus korporasi saja serta hukum acara pidana masih belum jelas mengatur penuntutan korporasi dan Penuntut Umum belum menguasai teori dan teknis penuntutan korporasi. Karakteristik dalam pemberantasan berbagai aspek hukum dalam pengadaan barang dan jasa didominasi oleh unsur-unsur administratif , yang memiliki fungsi utama untuk memberikan unsur pengendali berkelanjutan sebagai faktor preventif tanpa mengabaikan represif tindakan. Tindakan represif diwujudkan melalui hukuman sebagai ultimatum remedium jika penyimpangan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa menuju tindak pidana korupsi. Kata Kunci : Pengadaan Barang dan Jasa, Good Governance dan Hukum Pidana