PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT IN INDONESIA:

This paper discusses the management of public expenditures in Indonesia in State Budget 2017. The data collected from fiscal policy documents, especially about government spending plans in 2017, and then be reviewed by policy analysis, the theory of public expenditures, and the theory of public goods, and compared with the theory of public expenditure in Islamic economics. Public expenditure management in Indonesia has implemented a distribution system that divided public expenditure for central government expenditures, transfers to the regions, and the village fund. In terms of fiscal policy, public expenditure priorities to support the achievement of sustainable economic growth, job creation, poverty reduction, and the reduction of gaps in the welfare of the whole community. In Islamic economics, public expenditure is used to meet the needs of the community based on the principles of general interest derived from the sharia. Public expenditure on Indonesia’s government as an effective tool to divert economic resources and increase the income of society as a whole, and focused on the embodiment of the people’s welfare.Artikel ini membahas tentang manajemen pengeluaran publik di Indonesia dalam APBN 2017. Data yang dikumpulkan dari dokumen kebijakan fiskal, terutama tentang rencana pengeluaran pemerintah pada tahun 2017, dan kemudian ditinjau dengan pendekatan analisis kebijakan, teori pengeluaran publik (public expenditure), dan teori barang public (public goods), dan dibandingkan dengan teori pengeluaran publik dalam ekonomi Islam. Manajemen pengeluaran publik di Indonesia telah menerapkan sistem distribusi yang mengklasifikasikan pengeluaran publik untuk pengeluaran pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan dana desa. Dalam hal kebijakan fiskal, prioritas belanja publik untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan dalam kesejahteraan seluruh masyarakat. Dalam ekonomi Islam, pengeluaran publik digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip kepentingan umum yang bersumber dari syariat. Pengeluaran publik pada pemerintah Indonesia sebagai alat yang efektif untuk mengalihkan sumber daya ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan, dan fokus pada perwujudan kesejahteraan rakyat