PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERIZINAN BERBASIS E- GOVERNMENT DI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah masih rendahnya kualitas pelayanan perizinan IMB berbasis e- Government pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Kota Bandung. Masalah tersebut dihubungkan dengan salah satu variabel yaitu variabel implementasi kebijakan yang diasumsikan dapat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan perizinan IMB berbasis e- Government di DPMPTSP Kota Bandung. Di dalam penelitian ini, peneliti merumuskan masalah “Sebarapa Besar Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Pelayanan Perizinan IMB berbasis E- government di DPMPTSP Kota Bandung”. Untuk menganalisa masalah penelitian ini, teori yang digunakan peneliti sebagai alat analisis adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III (Nugroho, 2015;226) yang terdiri dari dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Adapun teori kualitas pelayanan yang digunakan penelitian ini adalah teori yang dikemukakan Parasuraman (Hardiansyah, 2011;46) yang terdiri dari dimensi keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti langsung. Berdasarkan pendekatan teori – teori tersebut peneliti mengajukan hipotesis “Besarnya pengaruh implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap kualitas pelayanan perizinan IMB berbasis e- Government di DPMPTSP Kota Bandung ditentukan oleh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey eksplanatif sedangkan sumber pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka dan studi lapangan dengan teknik penelitian: angket, observasi, dan wawancara. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampel random sederhana. Adapun teknik analisa yang digunakan adalah koefisien korelasi Rank Spearman. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung menunjukan adanya hubungan yang positif antara implementasi kebijakan dan kualitas pelayanan perizinan IMB berbasis e- Government di Kota Bandung. Dengan demikian, hipotesis telah teruji secara empirik