AbstrakMajelis pengawas notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidik untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris (pasal 70 huruf a, pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, pasal 77 huruf a dan b UUJN). Berdasarkan substansi pasal tersebut bahwa majelis pengawas notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik, adanya dugaan pelanggaran pelaksaan tugas jabatan notaris, dan perilaku para notaris yang diluar menajalankan tugas jabatannya sebagai notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan. Upaya hukum notaris yang dijatuhi sanksi salah satunya adalah akta notaris merupakan hasil dari pelaksa...
ABSTRAKKetentuan Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan nota...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tugas dan kewenangan Pejabat Umum Notaris dan ba...
Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini No...
AbstrakLembaga Kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia, lembaga ...
AbstrakLembaga Kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia, lembaga ...
AbstrakLembaga Kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia, lembaga ...
ABSTRAKHasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan tugas pengawasan jabatan notaris oleh Maje...
ABSTRAKHasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan tugas pengawasan jabatan notaris oleh Maje...
ABSTRAKHasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan tugas pengawasan jabatan notaris oleh Maje...
Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dan fungsi majelis pengawas daerah ...
Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, menjamin kepastian tanggal pe...
Notaris Sebagai pejabat umum (openbaar ambtenaar) Notaris berwenang membuat akta otentik. Dalam prak...
Akta Notaris sebagai bukti autentik mempunyai peranan penting di setiap hubungan hukum dalam kehidu...
Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana y...
ABSTRAKKetentuan Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan nota...
ABSTRAKKetentuan Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan nota...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tugas dan kewenangan Pejabat Umum Notaris dan ba...
Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini No...
AbstrakLembaga Kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia, lembaga ...
AbstrakLembaga Kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia, lembaga ...
AbstrakLembaga Kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia, lembaga ...
ABSTRAKHasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan tugas pengawasan jabatan notaris oleh Maje...
ABSTRAKHasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan tugas pengawasan jabatan notaris oleh Maje...
ABSTRAKHasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan tugas pengawasan jabatan notaris oleh Maje...
Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dan fungsi majelis pengawas daerah ...
Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, menjamin kepastian tanggal pe...
Notaris Sebagai pejabat umum (openbaar ambtenaar) Notaris berwenang membuat akta otentik. Dalam prak...
Akta Notaris sebagai bukti autentik mempunyai peranan penting di setiap hubungan hukum dalam kehidu...
Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana y...
ABSTRAKKetentuan Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan nota...
ABSTRAKKetentuan Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan nota...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tugas dan kewenangan Pejabat Umum Notaris dan ba...
Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini No...