MEKANISME PEMBERIAN GANTI RUGI UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN MANDALIKA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 2 TAHUN 2012

Berdasarkan hasil penelitian pembangunan infrastruktur Kawasan Mandalika oleh Badan Usaha Milik Negara (Persero) sudah memenuhi prinsip kepentingan umum yaitu pembangunan tersebut benar-benar dimiliki oleh pemerintah, dilakukan oleh pemerintah dan tidak mencari keuntungan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Hambatan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur Kawasan Mandalika antara lain: Dilihat dari substansi hukumnya, masih banyak aturan yang belum jelas sehingga dalam prakteknya menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat. Dilihat dari struktur hukumnya kinerja Panitia Pengadaan Tanah kurang serius sehingga banyak ketidakpuasan dalam masyarakat, terutama dalam hal musyawarah penentuan nilai ganti rugi. Dilihat dari budaya hukumnya, berkembangnya nilai individualistik dalam masyarakat menjadi penghambat dalam penentuan pemberian ganti rugi. Serta prinsip keadilan dalampemberian ganti rugi pada pengadaan tanah dalam pembangunan infrastruktur Kawasan Mandalika belum dapat tercapai.Kata kunci: Pengadaan tanah, Pemberian Ganti Rugi Kawasan Mandalika, BUMN, persero. AbstractBased on the results of the research on infrastructure development in the Mandalika Region by a State-Owned Enterprise (Persero) already fulfilling the principle of public interestthat is, the development is truly owned by the government, carried out by the government and does not seek profits so that it can be qualified as land acquisition for the public interest. Obstacles in the implementation of land acquisition for infrastructure development in Mandalika Area include: Judging from the legal substance, there are still many unclear rules so that in practice it creates injustice in society. Judging from the legal structure, the performance of the Land Procurement Committee is not so serious that there is a lot of dissatisfaction in the community, especially in matters of deliberation to determine the value of compensation. Judging from its legal culture, the development of individualistic values in society is an obstacle in determining compensation. As well as the principle of fairness in the provision of compensation for land acquisition in the construction of infrastructure in the Mandalika Region has not been achieved.Keywords: Land Acquisition, Compensation for Mandalika Region, BUMN, Persero