KEPASTIAN HUKUM HAK-HAK BARAT YANG BELUM DIDAFTARKAN BERDASARKAN PP NO. 24 TAHUN 1997

Abstrak Tidak semua tanah di Indonesia sudah memiliki kepastian hukum, terutama terhadap tanah bekas Hak Barat, untuk tanah bekas Hak Barat sejak berlakunya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria sudah tidak boleh berlaku lagi dan diberi jangka waktu sampai 24 September 1980. Setelah lewat jangka waktu tersebut maka tanah Hak Barat akan otomatis menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Konversi Hak Barat dilakukan agar pemilik tanah Hak Barat tidak serta merta kehilangan hak atas tanahnya karena berlakunya UU No. 5 tahun 1960. Enggannya pemilik tanah Hak Barat melakukan proses Konversi dan Pendaftaran tanah karena dari riwayat tanah dan peralihan hak atas tanah susah untuk dibuktikan. Kepastian hukum hak atas tanah memiliki kekuatan mutlak jika sudah diproses pendaftaran tanah.Kata kunci: konversi Hak Barat, kepastian hukum, pendaftaran tanah. AbstractNot all territory in Indonesia already has legal certainty, especially the land of former western right, for the constitution act number 5 of 1960 which concerning basic regulation on agrarian principles, it should no longer be valid and given a period until 24 September 1980. After passing this period, the land of western right will be automatically controlled by the State. The western right conversion was conducted in order to that western landowners did not immediately lose their land thights due to the enactment of act number 5 of 1960. The reluctance of western landowners to process land conversion and registration because of land and party history rights to land were not able to prove. Legal certainty over land rights has absolute strength if the land is processed for registration.Keywords: western rights conversion, legal certainty, land registration