AbstrakDalam proses peradilan pidana yang bertujuan untuk mencapai keadilan, setiap penegak hukum hendaknya tidak hanya didasarkan dari pemahaman awal (pra-pemahaman) dari Pasal 86 KUHAP semata, namun, harus membuka dan menerima keseluruhan horison atau cakrawala pandang peristiwa hukum dan fakta konkret yang terjadi. Bahkan perluasan cakrawala pandang tersebut hendaknya menyentuh secara futuristik terhadap kemungkinan-kemungkinan yang rasional. Kata Kunci: Keadilan, KUHAP, Hermeneutika, Pidana, Hukum AbstractIn criminal justice processes aimed at achieving justice, every law enforcer should not only be based on an initial understanding (pre-understanding) of Article 86 of the Criminal Procedure Code alone, but must open and accept the enti...
Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasa...
Hukum adat terutama hukum pidana adat harus dijadikan sebagai pondasi dasar dalam pembentukan hukum ...
Pembaruan hukum pidana dalam konteks tindak pidana korupsi pada hakikatnya mengandung makna, suatu u...
Criminal law reform by replacing the old penal code is intended to ensure that the applicable crimi...
It should be recognized the draft Penal Code or the Criminal Code applied in Indonesia was a legacy ...
Basically, a review is an extraordinary remedy provided to protect the interests of the convicted pe...
The draft of Penal Code Bill regulates the living law in society as a form of extension of legality ...
Law enforcement process relying on legal assurance then narrowed down to regulation assurance will r...
Upaya pencegahan dan penanggulangan hukum terhadap kejahatan yang banyak terjadi harus dilakukan sec...
Law of Criminal procedure is a framework for law enforcement officers to carry out law enforcing dut...
Upaya pencegahan dan penanggulangan hukum terhadap kejahatan yang banyak terjadi harus dilakukan sec...
The making of this journal aims to ϔind out about (1) How to regulate human rights in Indonesian law...
ABSTRAKEra baru telah dimulai dalam Pemilihan Umum dan Pilkada Serentak, karena undang-undang memeri...
Recognition of the existence of legal values and sense of justice that life is constitutionally reco...
Pembangunan hukum pidana Indonesia merupakan suatu upaya untuk membentuk masyarakat Indonesia yang d...
Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasa...
Hukum adat terutama hukum pidana adat harus dijadikan sebagai pondasi dasar dalam pembentukan hukum ...
Pembaruan hukum pidana dalam konteks tindak pidana korupsi pada hakikatnya mengandung makna, suatu u...
Criminal law reform by replacing the old penal code is intended to ensure that the applicable crimi...
It should be recognized the draft Penal Code or the Criminal Code applied in Indonesia was a legacy ...
Basically, a review is an extraordinary remedy provided to protect the interests of the convicted pe...
The draft of Penal Code Bill regulates the living law in society as a form of extension of legality ...
Law enforcement process relying on legal assurance then narrowed down to regulation assurance will r...
Upaya pencegahan dan penanggulangan hukum terhadap kejahatan yang banyak terjadi harus dilakukan sec...
Law of Criminal procedure is a framework for law enforcement officers to carry out law enforcing dut...
Upaya pencegahan dan penanggulangan hukum terhadap kejahatan yang banyak terjadi harus dilakukan sec...
The making of this journal aims to ϔind out about (1) How to regulate human rights in Indonesian law...
ABSTRAKEra baru telah dimulai dalam Pemilihan Umum dan Pilkada Serentak, karena undang-undang memeri...
Recognition of the existence of legal values and sense of justice that life is constitutionally reco...
Pembangunan hukum pidana Indonesia merupakan suatu upaya untuk membentuk masyarakat Indonesia yang d...
Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasa...
Hukum adat terutama hukum pidana adat harus dijadikan sebagai pondasi dasar dalam pembentukan hukum ...
Pembaruan hukum pidana dalam konteks tindak pidana korupsi pada hakikatnya mengandung makna, suatu u...