PUTUSAN HAKIM SARPIN, BERKAH YANG TERSEMBUNYI BAGI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menganalisis putusan Hakim Sarpin, salah satunya yaitu melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Ada beberapa yang menganggap bahwa putusan ini sebagai wujud penghormatan HAM, namun ada juga yang beranggapan bahwa putusan ini adalah bentuk pengkhiantan terhadap semangat pemberantasan korupsi di Indonesia. TAP MPR-RI No.XVII/MPR/1998 tentang HAM, menyatakan Pembukaan UUD Tahun 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan HAM dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Universal Declaration of Human Rights serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasimanusia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 21/PUU-XII/2014 adalah salah satu wujud dihormatinya HAM di Indonesia. MK dalam pertimbangan-pertimbangan dikeluarkannya Putusan MK Praperadilan juga kerap menggunakan penghormatan dan perlindungan HAM. Terlebih lagi, MK menganggap penetapan tersangka adalah bagian dar iupaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.Oleh karena itu MK memandang perlu diadakannya pengawasan terhadap penetapan tersangka, yaitu melalui praperadilan.Kata Kunci : Putusan Hakim Sarpin dan Perlindungan Hak Asasi Manusia