Tantangan Pemberdayaan Madrasah dalam Era Otonomi Daerah di Kabuapaten Dompu

Kendati secara historis dan formal madrasah telah diakui keberadaannya,namun hingga kini madrasah masih menghadapi sejumlah problem. Dalamera otonomi daerah dewasa ini, kondisi madrasah tersebut semakinproblematik lantaran interpretasi yang beragam atas UU No. 32/2004tentang Pemerintahan Daerah. Di kabupaten Dompu, meski jumlah maupunpartisipasi madrasah cukup signifikan bagi peningkatan mutu SDM didaerah, namun Pemerintah daerah belum menjadikan atau melirikmadrasah sebagai sokoguru bagi peningkatan mutu SDM di daerah. Hal itubaik disebabkan oleh berbagai keterbatasan yang ada pada madrasah itusendiri maupun beban kemiskinan ekonomi yang dihadapi Pemda. Olehkarena itu, ke depan diperlukan kolabarasi berbagai pihak untukmemberdayakan madrasah yang ada maupun untuk meningkatkan mutuSDM di daerahKendati secara historis dan formal madrasah telah diakui keberadaannya,namun hingga kini madrasah masih menghadapi sejumlah problem. Dalamera otonomi daerah dewasa ini, kondisi madrasah tersebut semakinproblematik lantaran interpretasi yang beragam atas UU No. 32/2004tentang Pemerintahan Daerah. Di kabupaten Dompu, meski jumlah maupunpartisipasi madrasah cukup signifikan bagi peningkatan mutu SDM didaerah, namun Pemerintah daerah belum menjadikan atau melirikmadrasah sebagai sokoguru bagi peningkatan mutu SDM di daerah. Hal itubaik disebabkan oleh berbagai keterbatasan yang ada pada madrasah itusendiri maupun beban kemiskinan ekonomi yang dihadapi Pemda. Olehkarena itu, ke depan diperlukan kolabarasi berbagai pihak untukmemberdayakan madrasah yang ada maupun untuk meningkatkan mutuSDM di daera