KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI MASALAH KEAMANAN PERBATASAN DI SELAT MALAKA STUDI KASUS:KABUPATEN KARIMUN KEPULAUAN RIAU

Skripsi ini akan menjelaskan mengenai masalah keamanan perbatasan di Selat Malaka dimana Selat Malaka merupakan jalur strategis komunikasi dan jalur transportasi laut yang berada di lintasan wilayah Republik Indonesia. Masalah keamanan di Selat Malaka berupa illegal fishing, illegal logging, penyelundupan, perompakan, pencemaran lingkungan serta pelanggaran batas wilayah negara. Letak dan posisi Selat Malaka di antara Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya yang membujur dari utara ke selatan hingga Kepulauan Riau dan membelok ke Timur. Strategisnya posisi Selat Malaka sebagai bagian dari kepentingan dunia mengingat selat ini merupakan jalur perdagangan dunia dan juga choke points strategis bagi proyeksi armada angkatan laut negara besar dunia dalam rangka forward presence ke seluruh penjuru dunia. Masalah keamanan perbatasan di Kabupaten Karimun Kepulauan Riau berupa illegal fishing, illegal logging, penyelundupan serta perompakan. Hal ini disebabkan posisi Kabupaten Karimun sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Negara Malaysia dan Singapura. Dari tahun ke tahun masalah keamanan perbatasan sangat meningkat, hal ini menuntut adanya kebijakan dari pemerintah Indonesia serta pemerintah daerah kawasan perbatasan khususnya Kabupaten Karimun Kepulauan Riau untuk menjaga perairan serta membuat suasana perairan agar selalu kondusif. Tujuan dari skripsi ini yaitu memberikan informasi mengenai masalah keamanan perbatasan di Selat Malaka dan masalah keamanan pebatasan di Kabupaten Karimun Kepulauan Riau dan bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia serta pemerintah daerah dalam menangani masalah keamanan perbatasan tersebut. Kata kunci : Kebijakan, Selat Malaka, Kabupaten Karimun, masalah keamanan perbatasa