Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana

Tujuan  penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan akta notaris sebagai alat bukti pada tindak pidana pemalsuan surat sebagai upaya  menciptakan keadilan dan kepastian hukum dan untuk mengetahui serta menganalisis pertanggungjawaban Notaris terhadap pemalsuan akta notaris. Notaris fungsinya hanya mencatat/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris. Notaris tidak mempunyai kewajiban untuk menyelidiki secara materil hal-hal yang dikemukakan penghadap di hadapan Notaris.  Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan hukum akta notaris sebagai alat bukti pada tindak pidana pemalsuan surat dalam proses peradilan?, serta Bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap pemalsuan akta notaris dalam proses peradilan pidana Indonesia?.Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum secara yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan (statuta approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa akta notaris sebagai salah satu alat bukti tertulis harus mempunyai kekuatan lahiriah, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materil yang membedakannya dengan akta di bawah tangan. Akta otentik yang dipalsukan atau palsu, tidak akan mempunyai kekuatan mengikat bilamana  dapat dibuktikan keabsahannya. Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta otentik yang dibuatnya dapat berupa tanggung jawab secara administrasi, secara perdata dan secara pidana. Notaris yang terlibat dalam tindak pidana pemalsuan surat yang melibatkannya perlu diminta pertanggungjawabannya, Oleh karena itu   Undang-undang nonor 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris perlu mencantumkan sanksi hukum yang tegas, mengingat sekalipun Notaris adalah Pejabat Umum yang diangkat/ditunjuk pemerintah tidak juga terlepas kemungkinan untuk turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan surat.The purpose of this thesis is to investigate and analyze the position of the notarial deed as evidence in the criminal act of forgery as an effort to create fairness and legal certainty and to determine and analyze accountability notarial deed of Notary against counterfeiting. Notary function only record / write down anything that you want and put forward by the parties facing a notary. Notary does not have an obligation to investigate material things penghadap presented before a notary. Issues to be studied in this research is how the legal position of a notary deed as evidence in the criminal act of forgery in the judicial process ?, and How accountability notarial deed of Notary against counterfeiting in the criminal justice process in Indonesia? .This Method research used in this paper is research legal normative juridical  The approach used approach to legislation (statute approach) and the conceptual approach (conseptual approach) which depart from the views and doctrines in the science of law. Based on these results it can  be      concluded that the legal position of a notary deed as evidence in the criminal act of forgery in the judicial process does not have binding force, because the judge in the search for material truth must be supported at least 2 (two) evidence. Notary accountability to the authentic deed that may be made to administrative responsibility, civil and criminal. Notary involved in the criminal act of forgery that involve need to be held accountable, therefore Act No. 2 of 2014 on the post of notary need to include legal sanctions, since even if the notary is Acting General appointed / appointed by the government not also separated the possibility to was involved in the criminal act of forgery