KAJIAN JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA PT. BARA HARMONIS BATANG ASAM KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI

ABSTRAK Industri pertambangan berpotensi mengubah bentuk alam dan menimbulkan pencemaran, namun permasalahan tersebut dapat dicegah dengan melakukan reklamasi. Berbagai peraturan telah dibuat, diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 mewajibkan perusahaan pertambangan menyerahkan sejumlah dana sebagai jaminan reklamasi dan pascatambang. Penelitian ini dilakukan di PT. Bara Harmonis Batang Asam (PT. BHBA) di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. PT. BHBA belum mengkaji biaya reklamasi dan pascatambang dengan baik, sehingga kriteria keberhasilan reklamasi dan pascatambang tidak dapat diukur secara jelas. Penelitian ini bertujuan mengkaji kesesuaian biaya reklamasi dan pascatambang dengan jaminan reklamasi dan pascatambang yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo. Metode penelitian meliputi penelitian lapangan, wawancara dengan pejabat berwenang bertugas dalam pembahasan jaminan reklamasi dan pascatambang di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bungo dan mengevaluasi perhitungan biaya reklamasi dan pascatambang PT. BHBA mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2008. Biaya reklamasi dan pascatambang meliputi biaya langsung, terdiri dari biaya kegiatan penatagunaan lahan, revegetasi, pencegahan dan penanggulangan air asam tambang, pekerjaan sipil, sosial dan budaya serta pembongkaran fasilitas tambang. Sedangkan biaya tidak langsung terdiri dari biaya mobilisasi dan demobilisasi, perencanaan reklamasi dan pascatambang, administrasi dan keuntungan kontraktor serta biaya supervisi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh biaya reklamasi dan pascatambang PT. BHBA sebesar Rp 325.102.612.446,67, sedangkan hasil wawancara dengan pejabat bertugas dalam pembahasan jaminan reklamasi dan pascatambang, PT. BHBA pada tahun 2010 hingga saat penelitian dilakukan, telah menyerahkan jaminan reklamasi dan pascatambang sebesar Rp 70.000.000.000,-. Berdasarkan jaminan reklamasi dan pascatambang PT. BHBA dan hasil kajian penelitian terdapat selisih sebesar Rp 255.102.612.446,67. Berdasarkan jaminan reklamasi dan pascatambang PT. BHBA sebesar Rp 70.000.000.000,-, kegiatan yang dapat dilakukan pada masa operasional dan pascatambang hanya penataan waste dump seluas 36,7 ha. Oleh karena itu reklamasi dan pascatambang PT. BHBA dinilai belum sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2008. Manfaat penelitian untuk memaksimalkan fungsi reklamasi, jaminan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan perencanaan biaya langsung dan tidak langsung. Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo (Dinas ESDM Kabupaten Bungo) dapat melakukan pengawasan dan pembinaan kesesuaian jaminan reklamasi dan pascatambang guna terciptanya lahan bekas tambang yang produktif. Kata Kunci : Jaminan Reklamasi dan Pascatambang, PT. BHBA ABSTRACT The mining industry has potential to change the nature shape and cause pollution, but these problems can be prevented by doing the reclamation. Various regulations have been made, including the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 78 year 2010 requires the mining company give up money of funds as guarantee for reclamation and post-mining. This research was conducted at PT. Bara Harmonis Batang Asam (PT. BHBA) in the District Bungo Jambi Province. PT. BHBA have yet to examine the cost of reclamation and postmining well, The reclamation succed criteria and post-mining cannot be measured clearly. This research aims to examine the suitability costs of reclamation and post-mining with guarantees reclamation and post-mining those have been handed out to Governments District Bungo. Research methods does field research, interviews with the authorities in charge of the discussion guarantee reclamation and post-mining in the Office of Energy and Mineral Resources District BUNGO and evaluate the calculation cost of reclamation and post-mining PT. BHBA refers Ministry of Energy and Mineral Resources Regulation Number 18 year 2008. The cost of reclamation and post-mining include direct costs, comprising the costs of land use planning activities, revegetation, prevention of mitigation and acid mine drainage, civil work, social and cultural as well as the dismantling of the mining facility. Whereas indirect costs comprise the cost of mobilization and demobilization, the planning reclamation and post-mining, contractor profit and administration as well as costs of supervision Based on the research results obtained the cost of reclamation and postmining PT. BHBA amount Rp 325.102.612.446,67, whereas the results of interviews with the officials in charge discussion of guarantee reclamation and post-mining, PT. BHBA in 2010 until the research was done, gave guarantee of reclamation and post-mining amount Rp 70.000.000.000,-. Based on guarantee of reclamation and post-mining PT. BHBA and research study results there are difference amount Rp 255.102.612.446,67. Based on guarantee of reclamation and post-mining PT. BHBA amount Rp 70.000.000.000,-, an activity that can be done the operation and post-mining period are the regulation of waste dump on 36,7 ha. Hence the reclamation and post-mining PT. BHBA votes have yet to comply with the Ministry of Energy and Mineral Resources Regulation Number 18 year 2008. Benefit of this research, be expected to maximize function of reclamation, guarantee reclamation and post-mining function to be precise in accordance with the cost of reclamation and post-mining. The Regional Government of Regency Bungo (Office Energy and Mineral Resources Bungo Regency) would be monitoring and compliance guidance for guarantee reclamation and post-mining for creation of productive Quarry. Keywords: Guarantee of Reclamation and Post-mining, PT. BHB